Percepatan Penanganan Bencana di Sumatra, Wakapolri Dorong Pengerahan Alat Berat

Jakarta: Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mendorong percepatan penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) lewat pengerahan alat berat dan membangun fasilitas air bersih. Sebab, keberadaan alat berat sangat dibutuhkan di lokasi bencana.

“Dari laporan para Kapolda, kita butuh percepatan dengan sudah melibatkan dan memperbanyak alat berat yang sudah ada,” kata Dedi dikutip dari Antara, Sabtu, 27 Desember 2025.

Untuk wilayah Aceh, Polri telah menyiapkan data dan terus melakukan pembaruan terkait kebutuhan di lapangan. Sebanyak 5 hingga 6 unit alat berat yang terdiri dari ekskavator, buldoser, dan dump truck sudah disiagakan di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

“Untuk Aceh Utara dan Aceh Tamiang, kurang lebih sekitar lima sampai enam alat berat sudah kita siapkan untuk mendukung percepatan penanganan,” ungkap Dedi.

Sedangkan di Aceh Tamiang juga telah disiapkan lima unit alat berat tambahan yang akan diperbantukan.

Sementara itu, di Sumut, jumlah alat berat yang dioperasionalkan terbilang cukup banyak. Jumlahnya mencapai puluhan.

“Sumatera Utara sudah disiapkan oleh Pak Kapolda di beberapa titik, data terakhir kurang lebih ada 21 alat berat yang sudah dioperasionalkan,” sebut Dedi.

Selain pengerahan alat berat, Polri fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih. Dedi menyebutkan, terdapat sekitar 300 titik fasilitas air bersih yang harus segera dibangun.

Penanganan bencana alam di Aceh. Foto: Antara.

“Saat ini sudah lebih dari 100 yang sudah operasional. Ini terus kita kejar agar kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi,” ujar Dedi.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan peresmian fasilitas air bersih di sejumlah daerah, antara lain Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Sumatera Barat, termasuk wilayah Agam dan Padang Panjang.

Langkah ini, ujar dia, merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.