Sara Duterte Bayar Jaminan usai Pengadilan Filipina Keluarkan Surat Penangkapan

Manila: Wakil Presiden Filipina Sara Duterte membayar uang jaminan pada Sabtu, 5 September 2026, atau sehari setelah pengadilan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya atas tuduhan mengancam mengatur pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan dua orang lainnya.

Duterte terlihat mengenakan pakaian hitam saat meninggalkan Pengadilan Regional Quezon City di Metro Manila. Dia memeluk seorang pendukung yang menangis, sementara massa lainnya meneriakkan dukungan “Duterte! Duterte!"

Duterte membantah tuduhan tersebut. Dia menunjukkan dokumen pengadilan yang mencabut surat perintah penangkapan yang diterbitkan sehari sebelumnya dan mengatakan pengacaranya meminta dia selalu membawa salinan dokumen tersebut.

Duterte juga meminta wartawan mengiringinya menuju mobil karena mengaku tidak merasa aman.

“Jika memungkinkan, tolong ikut dengan saya, karena saya tidak merasa aman dengan semua personel polisi yang mengganggu orang-orang di rumah saya, mengganggu saya sejak 2023. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan pemerintahan ini terhadap saya?” kata Duterte, dikutip dari NPR.

Pengacaranya, Paul Lawrence Lim, mengatakan petugas pengadilan telah mengambil sidik jari Duterte. Dia kemudian membayar uang jaminan sebesar 360.000 peso atau sekitar USD5.740 untuk tiga dakwaan grave threats atau ancaman berat.

Lim mengatakan Duterte tidak berniat menghindari proses hukum dan akan terus menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia.

Kasus Bermula dari Pernyataan di Konferensi Daring

Kasus tersebut menjadi bagian dari perseteruan politik antara kubu Duterte dan Marcos. Jika dinyatakan bersalah, Sara Duterte dapat didiskualifikasi secara permanen dari jabatan publik dan dilarang mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028.

Dakwaan berasal dari pernyataan Duterte dalam konferensi pers daring pada 2024. Saat itu, dia mengatakan telah meminta seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Marcos, istrinya, serta Martin Romualdez, yang saat itu menjabat Ketua DPR Filipina, jika dirinya terbunuh.

Duterte menegaskan ancaman tersebut bukan lelucon.

Belakangan, dia mengatakan pernyataannya merupakan bentuk kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya, bukan ancaman terhadap Marcos. Pernyataan tersebut kemudian memicu penyelidikan pidana dan kekhawatiran keamanan nasional.

Konflik politik antara kedua kubu juga berlanjut melalui proses pemakzulan. DPR Filipina yang didominasi sekutu Marcos pada Mei memberikan suara mayoritas untuk memakzulkan Duterte atas dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, penyalahgunaan dana negara yang bersifat rahasia, serta ancaman pembunuhan dalam konferensi daring tersebut.

Senat Filipina yang bertindak sebagai pengadilan pemakzulan kemudian membuka persidangan yang disiarkan secara langsung pada Juli.

Marcos dan Duterte Kini Jadi Rival Politik

Marcos dan Sara Duterte sebelumnya merupakan pasangan calon dalam pemilu 2022. Aliansi tersebut menyatukan dua dinasti politik paling berpengaruh di Filipina.

Marcos merupakan putra mantan Presiden Ferdinand Marcos Sr., yang memimpin Filipina sejak 1960-an hingga 1980-an, termasuk periode darurat militer dan represi politik.

Sementara itu, Sara Duterte merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, pendahulu Marcos.

Rodrigo Duterte ditangkap pada 2025 atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan kini ditahan di Den Haag. Dia dijadwalkan menghadapi persidangan mulai akhir November terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kampanye antinarkoba yang menewaskan ribuan orang.

Rodrigo Duterte membantah memerintahkan pembunuhan di luar hukum, meski selama menjabat presiden berulang kali mengancam para tersangka dengan hukuman mati.

Sara Duterte sebelumnya mengkritik pemerintahan Marcos karena menyerahkan ayahnya kepada pengadilan internasional yang menurutnya tidak memiliki yurisdiksi atas Filipina.

Perbedaan kedua kubu juga terlihat dalam orientasi geopolitik mereka.

Marcos memperluas kerja sama pertahanan dengan AS yang merupakan sekutu perjanjian Filipina, sementara pemerintahannya mengambil sikap lebih tegas terhadap aktivitas China di Laut China Selatan yang disengketakan.

Sebaliknya, Sara Duterte mendapat kritik karena tidak mengecam tindakan China terhadap pasukan dan nelayan Filipina, termasuk penggunaan meriam air bertekanan tinggi di wilayah sengketa tersebut.

Baca juga: Pengadilan Filipina Keluarkan Surat Penangkapan untuk Wapres Sara Duterte