Revitalisasi Puskesmas Didorong Sasar Daerah 3T

Jakarta: Pemerintah berencana merevitalisasi 10 ribu puskesmas. Perbaikan diminta dilakukan terhadap puskesmas yang tidak layak, memiliki keterbatasan fasilitas dan menghambat pelayanan, serta puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Anggaran kita terbatas, prinsipnya harus jelas, yang paling membutuhkan harus didahulukan. Jangan sampai puskesmas yang kondisinya masih baik mendapatkan revitalisasi besar-besaran, sementara puskesmas di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dasar dan tenaga kesehatan,” kata anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dilansir Antara, Jumat, 21 Agustus 2026.

Lebih lanjut, ia mengatakan puskesmas di wilayah 3T harus mendapatkan perhatian lebih besar. Sebab, masyarakat di daerah tersebut menghadapi persoalan pelayanan kesehatan yang jauh lebih kompleks, mulai dari keterbatasan fasilitas, akses geografis, hingga kekurangan tenaga kesehatan.

Nurhadi meminta pemerintah mengevaluasi kembali komposisi anggaran program tersebut. Menurutnya, pembangunan fisik memang penting, tetapi tenaga kesehatan merupakan komponen utama dalam menentukan kualitas pelayanan di puskesmas.

“Jangan sampai kita sibuk membangun gedung puskesmas, tetapi tenaga kesehatannya justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kalau ada anggaran yang bisa diefisienkan dari revitalisasi puskesmas yang sebenarnya belum terlalu mendesak, saya kira lebih bijak apabila sebagian diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan dan keberadaan tenaga kesehatan,” ujar Nurhadi.

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. ANTARA/HO-Humas DPR RI

Nurhadi mengingatkan kesejahteraan nakes tidak semata-mata mengenai gaji atau insentif, tetapi mencakup kepastian karir, perlindungan kerja, peningkatan kompetensi, fasilitas penunjang, serta insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah 3T.

“Karena persoalan kita bukan hanya bagaimana membangun puskesmas, tetapi bagaimana memastikan ada dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya yang mau bekerja dan bertahan di sana,” kata Nurhadi.

Sebelumnya, dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana renovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan mulai 2027. Revitaliasi itu akan menggunakan anggaran sekitar Rp4 miliar per puskesmas. Pemerintah juga menargetkan pembangunan atau renovasi 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) hingga 2030.