Streaming 
Tenaga Ahli Badan Komunikasi (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi. Foto: tangkapan layar Youtube Metro TV
Bakom RI: DTSEN dan Desil Dorong Program Pemerintah Lebih Tepat Sasaran
Muhamad Marup • 25 August 2026 22:27
Jakarta: Tenaga Ahli Badan Komunikasi (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pengelompokan kesejahteraan berdasarkan desil menjadi bagian penting dalam mendorong kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan pemerintah kini diarahkan agar semakin berbasis data.
"Kebijakan itu akan sangat berbasis data. Dan itu merupakan amanat Presiden," ujar Fithra dalam program Top Economy, Selasa, 25 Agustus 2026, pukul 21.05 WIB di Metro TV.
Ia menjelaskan, penggunaan data diperlukan untuk mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima maupun sasaran program pemerintah. Kesalahan tersebut mencakup inclusion error, yakni ketika pihak yang seharusnya tidak menerima justru masuk sebagai penerima, serta exclusion error, ketika pihak yang seharusnya menerima justru terlewat.
Fithra mengakui tidak ada data yang dapat dikatakan 100 persen akurat. Meski begitu, tingkat kesalahan secara statistik harus berada pada batas yang dapat diterima.
"Tidak ada yang datanya 100 persen akurat, tapi setidaknya dalam konteks secara statistik inclusion dan exclusion error-nya itu bisa diterima," jelasnya.
Fithra menekankan, desil juga tidak semata-mata digunakan untuk menentukan siapa yang menerima bantuan sosial. Pengelompokan tersebut pada dasarnya merupakan cara untuk melihat posisi kesejahteraan relatif antarkelompok masyarakat.
.jpg)
Top Economy, Selasa, 25 Agustus 2026. Foto: tangkapan layar Youtube Metro TV
Ia mencontohkan kebijakan bantuan sosial yang sejak awal memang banyak menyasar kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kelompok lain agar kebijakan tidak menimbulkan kesenjangan perlindungan ketika seseorang berpindah dari satu desil ke desil lainnya.
"Jangan sampai kemudian nanti ketika desil 4 ke desil 5, desil 5 tidak mendapatkan bantuan sama sekali," katanya.
Fithra menegaskan kebijakan pemerintah bersifat komprehensif dan tidak otomatis hanya ditujukan kepada kelompok desil terbawah. Sebagai contoh, program beasiswa LPDP dapat diakses masyarakat dari kelompok kesejahteraan berbeda selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
"Jadi bukan artinya ketika dia berasal dari desil yang berbeda, dia tidak mendapatkan kebijakan pemerintah," tuturnya.
Perubahan Desil
Sementara itu, terkait perubahan desil di masyarakat, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) M. Nashrul Wajdi, menyebut desil bersifat relatif dan dinamis. Posisi desil seseorang dapat berubah seiring adanya pembaruan data. Pembaruan tersebut memungkinkan adanya keluarga yang masuk ataupun keluar dari kelompok desil tertentu. Perubahan inilah yang dapat menyebabkan seseorang yang sebelumnya berada pada desil yang menjadi sasaran bantuan sosial kemudian berada pada desil berbeda."Desil ini dinamis, bisa jadi kasus itu (perubahan desil) terjadi. Desil ini kan dilakukan pemutakhiran secara berkala," ucapnya.