OJK Tangkap Pelaku Asuransi Ilegal

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan berhasil menangkap RH, terduga pelaku usaha pialang asuransi tanpa izin, untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna proses hukum selanjutnya. Penangkapan RH dilakukan kemarin di Pekanbaru, Riau, oleh Penyidik OJK dibantu Penyidik Polda Bengkulu dan Polda Riau.

Sebelumnya, pada 6 April 2022, Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK menerima pelimpahan perkara CV Duta Asuransi Indonesia (CV DAI) dari Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Perkara yang dilimpahkan terkait adanya indikasi Dugaan Tindak Pidana Perasuransian yang terjadi di CV DAI pada 2019 sampai dengan 2020, dengan cara menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi  tanpa izin (pasal 73 ayat 2), dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun.

"Selain itu, melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi (pasal 78) dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian," terang Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan resmi, Rabu, 20 September 2023.

Menindaklanjuti pelimpahan perkara tersebut, DPJK menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dengan tersangka MAW (General Manager), RH (Agen Asuransi dan marketing freelance), dan BN (Agen Asuransi dan marketing freelance).

"Pada 22 November 2022 Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) atas ketiga perkara tersebut," jelas Aman.

Baca juga: SDM Industri Asuransi Masih Terbatas
 

Permohonan pra peradilan ditolak

Upaya hukum dilakukan oleh tersangka MAW dan RH melalui pengajuan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penetapan tersangka, namun Hakim menolak permohonannya. Kemudian pada 16 Mei 2023, Penyidik OJK berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap-2) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Dalam proses tahap-tahap tersebut telah diserahkan tersangka MAW dan BN. Sedangkan tersangka RH tidak memenuhi panggilan penyidik," beber Aman.

OJK kemudian berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Korwas PPNS untuk melakukan upaya penangkapan namun tidak berhasil dan selanjutnya atas tersangka RH dimintakan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Proses pencarian melibatkan Reserse Mobile (Resmob) Bareskrim Polri dan juga Penyidik Polri kewilayahan.

"Dengan kerja sama dan koordinasi dalam penegakan hukum tersebut, OJK optimis penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan lancar, serta sektor jasa keuangan akan terbebas dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap kepentingan nasabah serta industri sektor jasa keuangan," tutup dia.