Pemerintah Pastikan Kawal Penuh Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Jakarta: Pemerintah memastikan mengawal dan memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia. Seluruh proses yang dilalui pekerja migran Indonesia juga akan dikawal ketat, mulai dari tahap kesiapan, proses pemberangkatan, masa bekerja di negara tujuan, hingga pada saat mereka kembali ke Tanah Air.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, secara khusus menyoroti pentingnya pembekalan kompetensi. Sehingga, pemerintah tidak sekadar mengirimkan tenaga kerja, melainkan memberangkatkan individu yang siap dan berkualitas.

"Tidak serta-merta kita memberangkatkan tenaga kerja begitu saja, tetapi betul-betul harus disiapkan dengan kemampuannya sehingga betul-betul nanti di daerah atau negara yang nanti akan dituju ini mempunyai kualitas dan bisa membanggakan bangsa dan negara," tegas Dudung saat menghadiri acara Pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/BP2MI, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.

Dudung mengingatkan kembali besarnya perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap nasib dan keselamatan para pahlawan devisa. Dia menjamin dan memastikan ke depannya tidak boleh ada lagi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri tanpa perlindungan dari negara.

"Bapak Presiden Republik Indonesia sebelum jadi Presiden saja sangat concern terhadap perlindungan tenaga kerja. Apalagi sekarang beliau sudah menjadi Presiden. Artinya saya akan memastikan sejauh mana perlindungan ini kepada masyarakat Indonesia di luar negeri," ujar Dudung.

"Saya akan concern untuk perhatiannya terhadap mulai pemberangkatan, selama di sana dan kemudian pada saat kembalinya, sehingga tidak ada lagi pekerja kita yang di luar kemudian tidak terlindungi oleh kita atau negara yang dituju," lanjut Dudung.

Ilustrasi pekerja. MI/Ramdani

Kehadiran Pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman didukung penuh oleh Kementerian P2MI. Menteri P2MI, Mukhtarudin, menjelaskan gerakan ini pada hakikatnya merupakan wujud nyata tindak lanjut dari arahan langsung Presiden agar negara hadir untuk melindungi para pekerjanya.

"Perlindungan adalah perintah pertama yang diberikan Bapak Presiden kepada kami, Kementerian P2MI. Dan itulah kami jabarkan, perlindungan itu kita mulai dari sebuah gerakan bersama bagi masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri," jelas Mukhtarudin.