Cegah Pungli hingga Siswa Titipan, Simak Isi SE KPK Terkait SPMB

Jakarta: Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan tantangan bagi integritas di dunia pendidikan. Kerap ditemui praktik-praktik menyimpang mulai dari pungutan liat (pungli) hingga siswa titipan dalam pelaksanaan SPMB.

Oleh sebab itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan SPMB pada 25 Mei 2026. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh penyelenggara pendidikan di Indonesia.

Isi SE KPK terkait SPMB

• Wajib menjadi teladan dan tidak meminta, memberi, atau menerima gratifikasi yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugasnya.
• Tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk tindakan koruptif, konflik kepentingan, atau pelanggaran kode etik yang berpotensi menimbulkan sanksi pidana.
• Berkoordinasi dengan inspektorat atau pengawas terkait untuk memperkuat pencegahan korupsi dan gratifikasi.
• Mengambil langkah pencegahan korupsi, termasuk menginstruksikan pegawai agar menolak gratifikasi dan menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan hadiah atau uang kepada ASN maupun non-ASN.
• Menegaskan bahwa permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun pihak yang mengatasnamakan instansi negara/daerah merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi tindak pidana korupsi.
• Melaporkan gratifikasi yang diterima dan berkaitan dengan jabatan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima. Ketentuan teknis dapat dilihat di Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026.
• Gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan serta melaporkannya melalui aplikasi pelaporan gratifikasi pada tautan resmi gol.kpk.go.id.
• Memanfaatkan kanal resmi KPK untuk konsultasi, informasi, dan pelaporan gratifikasi:
  • Website: jaga.id atau gol.kpk.go.id
  • Whatsapp: 0811145575

Ilustrasi KPK. Foto: KPK