Legacy Demokrasi Mesti Dijaga dan Diteruskan

Jakarta: Merawat rekam jejak (legacy) demokrasi Indonesia dinilai penting agar tidak berhenti sebagai catatan sejarah. Upaya menjaga pilar demokrasi, profesionalisme institusi negara, hingga keterbukaan ruang politik menjadi tugas krusial yang harus terus dilanjutkan oleh seluruh elemen bangsa.

"Legacy demokrasi, pada akhirnya tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus terus dijaga dan diteruskan," ujar cendekiawan perempuan Nahdlatul Ulama, Yenny Wahid, dalam Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026.
 

Yenny menilai salah satu capaian signifikan pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah keberhasilan mempertahankan stabilitas politik tanpa mengorbankan kualitas demokrasi. Prinsip netralitas aparatur negara dan tidak digunakannya instrumen kekuasaan untuk kepentingan politik praktis menjadi fondasi penting dalam proses konsolidasi demokrasi pascareformasi.

“Di era pemerintahan Presiden SBY, stabilitas politik terjaga, tetapi demokrasi juga tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Disiplin dan komitmen terhadap demokrasi dijaga kuat. Tidak ada politisasi aparat dan netralitas instrumen negara tetap dijaga,” kata Yenny.

Ia menambahkan, kombinasi antara stabilitas dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi sangat krusial saat Indonesia menjalani transisi politik. Pemerintahan saat itu dituntut tidak hanya efektif secara politik, tetapi juga taat pada koridor hukum dan konsolidasi demokrasi yang sehat.

Pandangan senada diutarakan Profesor Riset BRIN Siti Zuhro. Ia menilai praktik demokrasi yang dijalankan di masa lalu kini makin terasa nilainya saat dibandingkan dengan dinamika perjalanan politik Indonesia hari ini.

“Dulu kita pikir itu hal biasa. Sekarang terasa luar biasa. Incredible,” kata Siti.


Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat. Foto: Dok. Istimewa.

Sarasehan bertajuk 25 Tahun Partai Demokrat ini dipimpin oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta jajaran pengurus DPP dan anggota DPR RI.

Diskusi ini juga menghadirkan deretan pakar dan akademisi, di antaranya Prof. Greg Barton, Prof. Burhanuddin Muhtadi, Prof. Hermanto Siregar, dan Prof. Hikmahanto Juwana.