Hamas Diizinkan Simpan Senjata Ringan dalam Upaya Demiliterisasi

Washington: Amerika Serikat (AS) tengah menyusun draf rencana demiliterisasi Hamas yang akan mengizinkan kelompok tersebut menyimpan senjata ringan.

Laporan New York Times pada Selasa, 10 Februari, menyebutkan bahwa ketentuan ini merupakan bagian dari upaya AS untuk menciptakan kerangka keamanan jangka panjang di Jalur Gaza.

Walaupun diizinkan menyimpan senjata ringan, draf tersebut mewajibkan Hamas menyerahkan seluruh persenjataan yang memiliki kemampuan menyerang wilayah Israel. Tim yang terdiri dari Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Jared Kushner, dan mantan pejabat PBB Nickolay Mladenov berencana membagikan dokumen tersebut kepada pihak Hamas dalam beberapa pekan mendatang.

Berdasarkan dokumen tersebut, mekanisme penyerahan senjata belum dirinci secara detail. Masih belum diputuskan pihak mana yang akan mengambil alih kepemilikan senjata yang dilepaskan oleh Hamas.

Namun, detail draf ini memiliki kemiripan dengan proposal yang dipaparkan Jared Kushner di Davos, Swiss, pada Januari lalu. Draf tersebut mencakup senjata berat yang harus segera dinonaktifkan untuk memfasilitasi proses demiliterisasi.

Adapun senjata pribadi akan didaftarkan dan dinonaktifkan di bawah arahan Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat yang direncanakan mengambil alih kendali Jalur Gaza. Tujuannya untuk menciptakan kerangka keamanan yang tahan lama untuk mendukung stabilitas kawasan dan kemakmuran Gaza.

Hamas secara konsisten menolak segala upaya pelucutan senjata. Pemimpin politik luar negeri Hamas, Khaled Mashaal, menegaskan dalam forum di Doha bahwa pelucutan senjata hanya akan membuat warga Gaza menjadi korban yang mudah dimusnahkan oleh Israel.

"Penting untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan rekonstruksi dan bantuan serta memastikan perang tidak berkobar kembali. Namun, hal itu harus dicapai melalui upaya besar, bukan dengan pendekatan pelucutan senjata," tegas Mashaal, seperti dikutip The Jerussalem Post, Rabu, 10 Februari 2026.

Juru bicara Gedung Putih, Dylan Johnson, mengatakan bahwa AS terus bekerja sama dengan seluruh mediator untuk memastikan implementasi rencana ini guna mencapai stabilitas kawasan yang berkelanjutan.

(Kelvin Yurcel)