Streaming 
Suasana Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua. Dokumentasi/ istimewa
Transformasi Kawasan Perbatasan Papua Dipercepat, Dua PLBN Baru Disiapkan
Deny Irwanto • 9 February 2026 06:25
Jayapura: Pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk mempercepat transformasi kawasan perbatasan negara di Papua agar tidak hanya berfungsi sebagai simbol kedaulatan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan DPR RI dalam merumuskan solusi regulasi dan pembangunan infrastruktur.
Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua. Menurutnya, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus diikuti strategi konkret untuk mendorong kesejahteraan warga di wilayah perbatasan.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat," kata Ribka Haluk saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, dikutip Minggu, 8 Februari 2026.
Suasana Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua. Dokumentasi/ istimewa
Kunjungan kerja bersama DPR RI dinilai menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama karena Papua memiliki status Otonomi Khusus (Otsus).
"Kolaborasi antara Kemendagri dan DPR RI sangat penting untuk memastikan percepatan ekonomi di beranda terdepan negara ini memiliki dukungan regulasi yang kuat," jelasnya.
Wamendagri juga berharap akan lahir solusi konkret yang memberi ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi kawasan perbatasan, sehingga daerah dapat berperan sebagai pelaku utama pengembangan ekonomi wilayah.
Setelah pertemuan di Kantor Gubernur, Wamendagri bersama rombongan Komisi II DPR RI dijadwalkan meninjau langsung lokasi perbatasan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung.
Di sisi lain, Komisi II DPR RI menilai persoalan kawasan perbatasan memerlukan pendekatan lintas sektor yang lebih kuat. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan pihaknya mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan perbatasan di Papua.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II juga meninjau langsung kondisi PLBN Skouw untuk memetakan kendala faktual di lapangan serta menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten, hingga instansi teknis terkait.
"Permasalahan perbatasan ini sangat kompleks. Karena stakeholder yang terlibat bukan hanya mitra kerja Komisi II, melainkan juga kementerian/lembaga yang menjadi mitra komisi lain di DPR RI. Melalui Pansus, kita memiliki kewenangan dan jangkauan koordinasi yang lebih kuat," ujar Rifqinizamy.
Ia menyebut delapan fraksi di DPR RI akan berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing untuk membahas rencana pembentukan Pansus tersebut. Targetnya, kawasan perbatasan memiliki payung kebijakan yang lebih kuat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi leading sector yang mengoordinasikan sekitar 40 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan isu perbatasan. DPR menilai penguatan regulasi dan kelembagaan masih diperlukan agar koordinasi berjalan lebih efektif.
Selain aspek kebijakan, pembangunan fisik juga dipastikan terus berlanjut. Rifqinizamy menyebut anggaran pembangunan dua PLBN baru di tanah Papua telah disiapkan untuk tahun depan.
"Pada tahun 2026, anggaran sudah dipastikan untuk pembangunan dua PLBN baru di tanah Papua, yakni satu di Provinsi Papua dan satu di Provinsi Papua Pegunungan," ujarnya.
Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Wakil Gubernur Papua Arjoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua.