Anggota DPR Nilai Hibah Kapal Patroli Jepang Perkuat Keamanan Laut Indonesia

Jakarta: Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menilai hibah kapal patroli dari Pemerintah Jepang akan memperkuat keamanan laut Indonesia, terutama di tengah luasnya wilayah perairan nasional dan kompleksitas ancaman maritim.

Menurut Nurul, tambahan kapal patroli tersebut menjadi keuntungan nyata bagi TNI Angkatan Laut (AL). Kapal dengan karakter cepat dan lincah dinilai relevan untuk mendukung patroli rutin sekaligus meningkatkan kemampuan respons terhadap ancaman yang bersifat cepat dan dinamis.

“Kalau kita lihat dari kebutuhan lapangan, kapal patroli seperti ini jelas membantu. Wilayah laut kita luas sekali, sementara ancaman di lapangan itu sifatnya cepat dan dinamis,” kata Nurul di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu, 11 Februari 2026.

Ia menilai kehadiran kapal hibah itu akan memperkuat kehadiran negara di wilayah laut yang rawan pelanggaran, seperti penyelundupan, perompakan, pencurian sumber daya alam, hingga penyusupan kapal asing.

Dengan kemampuan manuver yang tinggi, kapal tersebut dinilai efektif mendukung tugas TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meski demikian, Nurul mengingatkan manfaat hibah harus diimbangi dengan kesiapan jangka panjang. Ia menekankan pentingnya perawatan berkelanjutan, ketersediaan suku cadang, serta kesiapan sumber daya manusia agar kapal dapat dioperasikan optimal dalam waktu lama.

“Sekarang kita terbantu, itu tidak bisa dipungkiri. Ke depan harus dipikirkan juga soal perawatan, suku cadang, dan kesiapan SDM kita,” ujar politikus Golkar itu.


Kapal Patroli Indonesia. Foto: Dok/Media Indonesia

Dari sisi ekonomi, ia menilai hibah kapal patroli senilai 1,9 miliar yen atau lebih dari Rp200 miliar tersebut memberikan efisiensi anggaran karena mengurangi kebutuhan pengadaan alutsista baru. Dalam konteks politik luar negeri, ia menekankan kerja sama dengan Jepang tetap harus berada dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif.

Nurul juga meminta pemerintah dan TNI menjadikan hibah tersebut sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional, termasuk melalui alih pengetahuan dan pelibatan industri dalam negeri.

Sebelumnya, pemerintah dan Komisi I DPR sepakat menerima hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan berupa kapal dari Pemerintah Jepang. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja tertutup Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan dan TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).