Media Internasional Puji Transformasi BUMN Indonesia, Negara Barat Bisa Belajar dari Prabowo

Jakarta: Media internasional The Telegraph menyoroti kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam melakukan restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia melalui pembentukan Danantara Indonesia.

Dalam analisis yang dimuat The Telegraph, Profesor Departemen Hubungan Internasional Webster University Rovshan Ibrahimov menilai langkah tersebut menunjukkan keberanian pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap struktur BUMN yang telah berkembang selama puluhan tahun. Langkah itu disebut bisa menjadi pelajaran bagi para pemimpin politik di negara-negara Barat.

Ibrahimov juga membandingkan kebijakan ekonomi Prabowo atau yang disebut sebagai "Prabowonomics" itu dengan tantangan yang dihadapi sejumlah negara Barat ketika melakukan perubahan terhadap struktur pemerintahan dan kelembagaan.

"Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas," kata Ibrahimov seperti dikutip dari The Telegraph, Jumat, 18 September 2026.

Dalam analisisnya, Ibrahimov menyoroti skala struktur BUMN Indonesia yang berada dalam lingkup restrukturisasi. Menurut dia, Prabowo sebelumnya memperkirakan terdapat sekitar 300 hingga 400 entitas. Setelah dilakukan pemetaan, jumlah tersebut disebut mencapai 1.074 entitas.

Ibrahimov menilai kompleksitas tersebut terbentuk melalui pendirian anak perusahaan dan entitas turunan selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat membuat struktur organisasi semakin berlapis serta berpotensi menimbulkan fungsi yang tumpang tindih.

Hingga Agustus 2026 Danantara telah menghapus 290 entitas melalui merger, likuidasi, dan divestasi. Pemerintah menargetkan restrukturisasi terhadap 300 entitas hingga akhir 2026.
 

 

Danantara dalam konsep Prabowonomics

Ibrahimov juga membahas posisi Danantara dalam konsep yang disebutnya sebagai "Prabowonomics". Menurut dia, Danantara memiliki mandat yang lebih luas dibandingkan model sovereign wealth fund konvensional yang umumnya berfokus pada investasi dan keuntungan finansial jangka panjang.

Dalam analisis tersebut, Danantara disebut diarahkan untuk memanfaatkan dividen dan aset BUMN guna mendukung sejumlah prioritas pembangunan nasional.

Salah satu agenda yang disorot ialah peningkatan pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Kebijakan tersebut dinilai diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

"Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya," ujar Ibrahimov.

Ibrahimov kemudian membandingkan pendekatan Danantara dengan pengalaman sejumlah negara Asia dalam menggunakan peran negara untuk mendorong industrialisasi. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan disebut pernah mengarahkan modal serta kebijakan negara untuk mendukung pembangunan industri ketika berada dalam fase pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Ibrahimov secara khusus menyinggung pengalaman Korea Selatan pada masa Presiden Park Chung-hee. Menurut dia, pemerintah saat itu menggunakan rencana pembangunan ekonomi dan dukungan negara untuk mendorong perkembangan perusahaan yang kemudian tumbuh menjadi konglomerasi besar atau chaebol.

Atas dasar perbandingan tersebut, Ibrahimov menilai mandat Danantara yang luas tidak serta-merta dapat dipandang menyimpang dari fungsi sovereign wealth fund. "Keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa risiko ataupun pilihan-pilihan yang sulit," kata Ibrahimov.


(Wisma Danantara Indonesia. Foto: dok Danantara)
 

Danantara jadi instrumen pengelolaan aset negara

Ibrahimov menyebut inti konsep Prabowonomics dalam analisisnya ialah penggunaan kekayaan nasional secara lebih terarah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Menurut dia, Danantara menjadi instrumen untuk mengelola aset negara dan mendorong peningkatan produktivitas.

"Danantara merupakan upaya Prabowo untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan mereka yang pada hakikatnya merupakan pemiliknya: rakyat Indonesia," kata Ibrahimov.

Menurut dia, kebijakan Prabowo menunjukkan bahwa perubahan besar membutuhkan keberanian mengambil risiko dan membuat pilihan-pilihan sulit, sesuatu yang disebutnya dapat menjadi pelajaran bagi kepemimpinan politik di negara-negara Barat.