TNI-Polri Komitmen Menegakkan HAM dalam Menjaga Keamanan Papua

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto memastikan TNI dan Polri menjadikan HAM sebagai landasan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Banyak regulasi yang diadopsi TNI dan Polri untuk memastikan HAM menjadi panduan dalam kerja-kerja pengamanan di semua tempat.

"Paling penting sudah ada komitmen dan teman-teman TNI-Polri untuk memastikan hak asasi manusia menjadi panduan dalam kerja-kerja di semua tempat termasuk di Papua," kata Mugiyanto, dilansir dari Antara, Selasa, 7 Juli 2026.
 

Dia menyebut komitmen penerapan HAM di Papua itu telah disampaikan langsung oleh TNI-Polri dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kementerian HAM selama 2,5 jam. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Astama Ops Polri Komjen Pol. Fadil Imran, Kababibkum HAM TNI Laksda TNI Farid Ma'ruf.

"Kami semua sudah menjadikan hak asasi manusia dan memastikan hak asasi manusia dihormati di Papua," kata Mugiyanto.

Dalam rapat itu juga dibahas perkembangan terkini di Papua, khususnya Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, usai kontak senjata antara aparat keamanan dari Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM pada Kamis, 2 Juli 2026. Peristiwa itu menewaskan seorang perempuan yang tengah mengandung. 

Rangkaian peristiwa tersebut juga mengakibatkan seorang pendeta, seorang anggota kelompok bersenjata, seorang prajurit TNI, dan seorang pilot pesawat perintis berkewarganegaraan asing meninggal dunia. Menurut Mugiyanto, situasi di Papua sangat kompleks sehingga dalam penanganannya membutuhkan konsesus dengan keterlibatan semua pihak.

"Semua komponen bangsa, legislatif, masyarakat, kemudian partai politik, juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat harus terlibat, melibatkan diri memberikan konsesusnya terkait penyelesaian strategis di Papua," kata Mugiyanto.

Adapun Kababibkum HAM TNI Laksda TNI Farid Ma'ruf menyampaikan, TNI-Polri berkomitmen untuk menjaga hak dasar dari seluruh warga Papua dan juga kesejahteraan masyarakat di Papua. Dia memastikan bahwa TNI berpegang pada aturan hukum dalam menjalankan tugas.

"Tentunya di wilayah tersebut kami selalu dibekali dengan aturan hukum yang selalu menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas," ujar Farid.

Farid menekankan tugas TNI memastikan pembangunan di Papua berjalan sesuai Astacita Presiden RI. TNI mendukung logistik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

"Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh warga di Papua untuk selalu mendukung kita semua dalam pelaksanaan tugas," ujar Farid.


Kababibkum HAM TNI Laksda TNI Farid Ma'ruf, Wamen HAM Mugiyanto, Astama Ops Polri Komjen Pol. Fadil Imran memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat terkait isu Papua. Foto: Antara.

Astama Ops Polri Komjen Pol. Fadil Imran juga menegaskan, Polri mendukung sepenuhnya pembangunan di Papua dengan memastikan keamanan tetap terjaga melalui kegiatan pemolisian. 

Menghadapi situasi di Papua, kata dia, Polri melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal, seperti halnya pelaku kriminal yang lain.

"Kami juga terbuka apabila dalam penegakan hukum ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, kami juga perbaiki," ujar Fadil.

Dia menambahkan, Polri telah memiliki peraturan Kapolri terkait dengan prinsip dan implementasi HAM dalam tugas kepolisian. Adapun aturan yang dimaksud yaitu Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang menjadi pedoman buat seluruh anggota kepolisian.

"Polri hadir untuk melindungi segenap warga dan sekaligus melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini yang terus kami evaluasi ke depan," kata Fadil.