Editorial Media Indonesia: Tantangan Berat Jaga Pertumbuhan

BADAN Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi secara nasional pada triwulan I 2026. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% dalam tiga bulan pertama, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,5%. Pertumbuhan itu juga lebih tinggi daripada triwulan I tahun lalu yang hanya 4,87%.

BPS menyebut tingginya konsumsi masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan Januari-Maret 2026 tersebut. Kontribusinya mencapai 54,36% terhadap PDB. Pertumbuhan juga ditopang oleh investasi dan belanja pemerintah yang cukup kuat pada triwulan tersebut.

Investasi yang banyak dimotori proyek-proyek Danantara, juga program Makan Bergizi Gratis yang langsung bergerak sejak awal tahun, diklaim berhasil memutar roda perekonomian yang sebelumnya diprediksi tersendat akibat krisis geopolitik di Timur Tengah sejak Februari lalu.

Dari kacamata itu, kiranya apresiasi patut dilayangkan ke pemerintah dengan capaian itu. Angka pertumbuhan yang begitu tinggi pada triwulan pertama ini mestinya bisa menjadi modal awal untuk menjaga tren pertumbuhan di tiga triwulan berikutnya. Jika di awal bisa mencatat pertumbuhan tinggi, mestinya di tiga triwulan berikutnya bisa lebih tinggi, bahkan mendekati 6%, atau minimal sama dengan triwulan I.
 

Namun, di luar telaah mengenai proyeksi ke depan, pembicaraan soal substansi dari pertumbuhan ekonomi juga tak kalah penting. Tingginya pertumbuhan ekonomi itu tentunya harus berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat.

Betul bahwa BPS juga mencatat ada penurunan jumlah pengangguran sebanyak 0,035 juta orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026. Kini total jumlah penduduk yang masih menganggur berkurang tipis menjadi 7,24 juta orang.

Akan tetapi, jangan lupa, data BPS itu berhadapan dengan data S&P Global yang mencatat adanya kontraksi industri manufaktur Indonesia pada April 2026. Perusahaan manufaktur banyak yang mengurangi produksi sehingga banyak yang mengurangi jumlah karyawan. Artinya, Indonesia ke depan mesti siap-siap dengan tambahan jumlah pengangguran baru.

Tingginya data pertumbuhan itu juga berhadapan dengan data terus turunnya jumlah kelas menengah. Padahal, konsumsi yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi saat ini, paling banyak disumbangkan oleh kelompok masyarakat kelas menengah.

Data terakhir BPS perlu menjadi alarm keras buat pemerintah. Pada kurun waktu 10 tahun, 2019-2024, jumlah kelas pekerja turun dari 57,33 juta orang menjadi 47,85 juta orang. Kondisi itu masih diperparah oleh terus turunnya pendapatan riil masyarakat akibat tekanan inflasi yang sudah berlangsung sejak 2024.


Peningkatan ekonomi. Foto: MI

Dengan situasi tersebut, pemerintah tak boleh berpuas diri. Capaian di triwulan pertama yang di atas kertas melampaui prediksi itu secara nyata belum sepenuhnya inklusif karena belum mampu mendorong peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan secara luas. Tanpa pergeseran mesin pertumbuhan ke sektor produktif dan investasi bernilai tambah, pertumbuhan boleh jadi bakal kembali ke tren moderat dan kehilangan momentum dalam jangka menengah.

Belum lagi dengan tren pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sejak awal tahun terus tertekan. Dolar AS semakin mahal, bahkan menyentuh level Rp17.400 pada awal pekan ini. Nilai tukar rupiah yang terus loyo dipastikan akan terus membayangi gerak ekonomi ke depan.

Dengan semua persoalan itu, diperlukan penguatan kebijakan pemerintah yang lebih tepat dan terarah. Hanya dengan kebijakan yang tepat, yang mampu menyeimbangkan antara menjaga kewaspadaan dan menggenjot akselerasi, pertumbuhan tinggi akan terjaga hingga akhir tahun. Tinggi di awal tapi loyo di akhir tentunya bukan harapan bangsa ini.