Bidik Devisa Rp31 Triliun, Presiden Prabowo Ingin Moratorium PMI ke Saudi Dicabut

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto ingin moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, segera dicabut. Sebab, moratorium itu menghambat devisa ke dalam negeri.

"Karena peluangnya sangat besar devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun. Devisa remitensi yang akan masuk kemungkinan kalau kita bisa menempatkan 600 ribu lebih," ujar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Hal tersebut diungkap Karding usai mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo. Rapat digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Karding menjelaskan moratorium sejak 2015 itu, mengakibatkan lebih dari 25 ribu PMI tetap berangkat ke Arab Saudi secara ilegal setiap tahunnya. Kementerian P2MI telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi, untuk membahas pembukaan kembali kerja sama tersebut.
 

Baca: Bahas Rencana Pencabutan Moratorium PMI ke Arab Saudi, Prabowo Panggil Menteri Karding

"Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MOU-nya akan ditandatangani di Jeddah," jelasnya.

Karding juga menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), sistem perlindungan tenaga kerja di Arab Saudi, telah mengalami perbaikan signifikan. Para pekerja akan mendapat jaminan gaji minimal di angka 1.500 (Riyal Saudi), serta berbagai perlindungan kesehatan, jiwa, hingga ketenagakerjaan.

"Lalu kemudian juga ada integrasi data, jadi yang unprocedural otomatis akan masuk datanya nanti dan kita kontrol bersama," paparnya.