Legislator AS Bergerak untuk Halangi Intervensi Militer di Iran

Washington DC: Sejumlah legislator dari Partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat bergerak cepat untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam melancarkan serangan militer terhadap Iran, di tengah meningkatnya konflik dengan Israel. Mereka menekankan bahwa hanya Kongres yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan perang.

"Ini bukan perang kita," ujar anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, Kentucky, melalui akun X pada Selasa, 17 Juni 2025. Ia mengumumkan telah mengajukan resolusi berdasarkan War Powers Resolution tahun 1973 untuk mencegah aksi militer AS ke Iran.

"Bahkan jika ini memang perang kita, keputusan itu harus dibuat Kongres sebagaimana diatur dalam Konstitusi kita," tambahnya.

Resolusi Massie ini bertujuan memaksa Presiden Trump meminta persetujuan Kongres sebelum memulai perang dengan Iran. Ia juga akan menghentikan penggunaan kekuatan bersenjata AS terhadap Iran tanpa otorisasi Kongres. Resolusi ini turut didukung oleh anggota DPR dari Partai Demokrat, Ro Khanna, California.

"Apakah Anda bersama para neokonservatif yang membawa kita ke Irak atau bersama rakyat Amerika?" ujar Khanna di X pada Senin, 16 Juni 2025.

Senator Tim Kaine dari Partai Demokrat, Virginia, juga mengajukan resolusi serupa di Senat pada Senin, yang akan memaksa Presiden Trump untuk memperoleh persetujuan resmi dari Kongres atau deklarasi perang sebelum menyerang Iran, kecuali untuk membela diri dari serangan yang segera terjadi.

"Resolusi ini memastikan bahwa jika kita memutuskan untuk menempatkan pasukan kita dalam bahaya, kita akan melakukan debat dan pemungutan suara di Kongres," ujar Kaine dalam pernyataan resmi.
 

Baca Juga: Trump Klaim Tahu Keberadaan Ayatollah Khamenei Desak Menyerah Tanpa Syarat

Meski belum memiliki pendukung resmi, Kaine menyebut sudah ada ketertarikan dari sejumlah senator. Senator Rand Paul, Republik Kentucky, juga menyatakan dukungan prinsipil:

"Tidak ada presiden yang bisa membom negara lain tanpa izin Kongres. Itu adalah perang."

Namun, tidak semua legislator mendukung pembatasan ini. Senator John Fetterman dari Partai Demokrat, Pennsylvania, yang mendukung serangan pre-emptive terhadap Iran, menolak resolusi Kaine. Ia tidak ingin membatasi kemampuan Trump menghancurkan fasilitas nuklir Iran.

Sebaliknya, Senator Lindsey Graham, Republik South Carolina, justru mendorong Trump untuk meningkatkan aksi militer jika diplomasi gagal.

"Jika itu berarti menyediakan bom, sediakan bom. Jika itu berarti terbang bersama Israel, terbanglah bersama Israel," ujarnya dalam wawancara dengan Face the Nation.

Sementara itu, Trump sendiri mempersingkat kunjungannya ke KTT G7 di Kanada dan kembali ke Washington. Dalam pernyataan di X, ia menulis bahwa "kami kini menguasai sepenuhnya langit Iran" dan mengetahui lokasi Pemimpin Tertinggi Iran.

"Ia target mudah, tapi masih aman di sana – kami tidak akan membunuhnya, setidaknya untuk saat ini," tulis Trump.

Senator Bernie Sanders juga mengajukan RUU lain yang bertujuan melarang penggunaan dana federal untuk aksi militer ke Iran tanpa persetujuan Kongres, kecuali dalam konteks membela diri.

Meski Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyatakan bahwa Trump masih bertindak dalam batas kewenangannya, ia menambahkan, "Jika konflik ini berlangsung lama, maka peran Kongres harus lebih dibahas secara menyeluruh."

Gelombang legislasi ini mencerminkan kekhawatiran luas bahwa tanpa kontrol Kongres, AS bisa terseret ke dalam konflik besar yang tidak dikehendaki rakyat dan belum disahkan secara hukum.