Warga Kehilangan Pekerjaan, Penyegelan Wisata Puncak Diminta Ditinjau Ulang

Bogor: Anggota DPR RI Mulyadi meminta adanya peninjauan ulang terkait kebijakan penyegelan sejumlah tempat wisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan berdampak besar terhadap perekonomian lokal.

"Saya minta kebijakan Menteri ditinjau dan dilakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya," kata Mulyadi di Kabupaten Bogor, Kamis, 16 Oktober 2025.
 

Baca: Warga Bogor Minta Presiden Prabowo Kaji Ulang Kebijakan Penyegelan Kawasan Wisata Puncak

Mulyadi menjelaskan kawasan Puncak adalah daerah dengan karakteristik ekonomi yang bergantung pada sektor wisata dan jasa. Penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata.

"Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Hotel dan restoran menurun okupansinya, petani kesulitan menjual sayuran dan buah, dan pendapatan mereka (omset) juga merosot. Saya dengar dari Pak Bupati, omset turun sampai 50–80 persen,” jelas Mulyadi.


Anggota DPR RI Mulyadi saat melakukan pertemuan dengan warga di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dokumentasi/ istimewa

Mulyadi menilai kawasan Puncak merupakan salah satu ikon wisata nasional yang harus dijaga bersama. Ia mengingatkan bahwa stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan.

“Pemerintah jangan membuat keputusan yang bikin gaduh. Kalau niatnya mengabdi, ayo duduk bersama. Jangan sampai masyarakat dan pelaku wisata dianggap musuh,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat dari Bogor, Mulyadi menegaskan bahwa dirinya mendukung investasi yang bertujuan menggerakkan ekonomi daerah, selama sesuai dengan peraturan dan tidak merusak lingkungan.

“Kita berterima kasih pada pemerintah yang menertibkan pelanggaran. Tapi jangan semua dipukul rata. Puncak ini bukan hanya tempat wisata, tapi juga sumber kehidupan masyarakat,” ungkap Mulyadi.

Mulyadi mengatakan sudah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi, serta pihak Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH agar kebijakan penutupan itu ditinjau kembali.

“Saya sudah bicara dengan Dirjen Gakkum KLH. Beliau janji tidak akan ada lagi agenda penutupan, kecuali untuk pembinaan. Bahkan sudah ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kembali dibuka,” katanya.

Menurut Mulyadi pemerintah seharusnya bersikap adil dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi. Namun, bagi pihak yang terbukti melanggar aturan atau merusak lingkungan, penegakan hukum harus tetap dijalankan.

“Kita apresiasi pemerintah kalau menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong dibina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD,” ujarnya.