Netanyahu Putuskan untuk Duduki Gaza Sepenuhnya

Gaza: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk menduduki Jalur Gaza sepenuhnya dan memperluas operasi militer di wilayah tersebut. Hal tersebut dilaporkan oleh media Israel pada Senin 4 Agustus 2025 malam.

"Keputusan sudah bulat, kami akan menduduki Jalur Gaza sepenuhnya," kata seorang pejabat senior yang dekat dengan Netanyahu seperti dikutip oleh harian Yedioth Ahronoth, seperti dikutip Anadolu, Selasa 5 Agustus 2025.

"Akan ada operasi bahkan di wilayah-wilayah tempat para sandera ditawan. Jika kepala staf IDF (angkatan darat) tidak setuju, ia harus mengundurkan diri,” sebut laporan itu.

Channel 12 Israel mengatakan keputusan tersebut menandakan perubahan besar dalam strategi Israel di Gaza, dengan operasi sekarang diperkirakan akan dilakukan di wilayah padat penduduk, termasuk kamp-kamp pengungsi pusat.

Siaran publik KAN, mengutip para menteri Kabinet yang baru-baru ini berbicara dengan Netanyahu, mengatakan bahwa perdana menteri memutuskan untuk memperluas operasi militer di Gaza meskipun ada penolakan dari lembaga keamanan.

“Netanyahu dilaporkan menggunakan frasa ‘pendudukan Jalur Gaza’ untuk menggambarkan tujuan mengalahkan Hamas,” tambah penyiar tersebut.

Yedioth Ahronoth mengklaim bahwa Presiden AS Donald Trump telah memberi Netanyahu "lampu hijau" untuk melanjutkan serangan yang diperluas.

Menurut outlet tersebut, para pejabat senior yang dekat dengan Netanyahu mengatakan: "Kami sedang menuju pendudukan penuh Jalur Gaza, termasuk operasi militer di wilayah-wilayah yang diyakini menjadi tempat para sandera ditawan.”

Secara terpisah, Channel 13 Israel melaporkan bahwa Kepala Staf Umum, Eyal Zamir, membatalkan rencana kunjungan ke Washington karena gagalnya perundingan gencatan senjata dan meningkatnya desakan untuk perluasan operasi militer.

Pada 29 Juli, Haaretz melaporkan bahwa Netanyahu telah menyampaikan kepada Kabinet Israel sebuah rencana yang disetujui AS untuk menduduki kembali sebagian wilayah Gaza.

Seorang pejabat keamanan Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada KAN pada Senin malam bahwa Israel telah "menolak" kesepakatan yang hampir rampung untuk pembebasan sebagian sandera, menuduh pemerintah Netanyahu dengan cepat meninggalkannya.

Sumber tersebut mengakui bahwa meskipun Hamas telah mengajukan beberapa persyaratan, "kesenjangannya dapat dijembatani – Israel menyia-nyiakan kesempatan itu."

Netanyahu telah dituduh, baik di dalam maupun luar negeri, sengaja memperpanjang perang untuk melindungi dirinya sendiri, alih-alih melindungi negara Israel.

Menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, tentara Israel telah melancarkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023, menewaskan hampir 61.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka perempuan dan anak-anak. Kampanye militer tersebut telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan membawanya ke ambang kelaparan.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.