Trump Minta Musk Temukan Kecurangan Anggaran di Pemerintahan AS

Donald Trump. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO/POOL)

Trump Minta Musk Temukan Kecurangan Anggaran di Pemerintahan AS

Husen Miftahudin • 11 February 2025 07:06

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS atau Department of Government Efficiency (DOGE) Elon Musk untuk menemukan kecurangan dan penyalahgunaan anggaran di pemerintahannya. Angka penyalahgunaan tersebut fantastis, yakni mencapai ratusan miliar dolar.
 
"Saya akan segera memberitahunya, mungkin dalam 24 jam, untuk memeriksa Departemen Pendidikan, lalu saya akan pergi ke militer. Mari kita periksa militer. Kita akan menemukan penipuan dan penyalahgunaan senilai miliaran, ratusan miliar dolar," ucap Trump dalam wawancara Super Bowl, seperti dikutip dari Xinhua, Selasa, 11 Februari 2025.
 
Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan dirinya 'menyambut baik' pengawasan DOGE terhadap pengeluaran militer. "Ketika kita membelanjakan dolar (anggaran), kita perlu tahu ke mana uang itu pergi dan untuk apa, dan hal itu tidak ada di departemen pertahanan," tutur dia.
 
Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat pada 20 Januari 2025 untuk membentuk DOGE, komite penasihat yang dipimpin oleh CEO Tesla Musk. Komite tersebut, yang bertujuan untuk memangkas pengeluaran federal guna memulihkan efisiensi pemerintah, sejak saat itu melacak ke mana uang tersebut digunakan.
 

Baca juga: Donald Trump Perintahkan Elon Musk untuk Tutup Departemen Pendidikan AS


(Elon Musk dan Donald Trump. Foto: Anadolu Agency)
 

DOGE pelototi USAID

 
Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), sebuah badan federal yang mengawasi program bantuan kemanusiaan dan pembangunan global negara tersebut, telah menjadi target khusus. Tindakan ini dengan cepat memicu tuntutan hukum dari sejumlah serikat pekerja pegawai pemerintah, dan badan pengawas.
 
Seorang hakim federal pada Sabtu dini hari memblokir DOGE dari akses catatan Departemen Keuangan yang berisi data pribadi sensitif, termasuk nomor jaminan sosial dan nomor rekening bank jutaan warga AS.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Husen Miftahudin)