Realisasi Kampung Haji Harus Dikawal

Jakarta: Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengapresiasi komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia. Apalagi rencana itu sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Arab Saudi setelah lawatan Kepala Negara ke Tanah Suci.

"Ini menjadi momentum yang sangat baik bagi pemerintah kita. Apalagi kemarin kan ada penandatanganan Minutes of Meeting (MoM) Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT) Indonesia–Arab Saudi oleh Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS)," kata Mustolih saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 5 Juli 2025.

Namun, Indonesia tidak boleh berpuas dari apa yang sudah dicapai di atas kertas. Komitmen tersebut harus dikawal dan dikoordinasikan. Terutama terkait bagaimana desain dari kampung haji itu sendiri.

Mustolih menyebut sejauh ini ide kampung haji belum utuh. Roadmap dan desainnya pun belum jelas.

"Desain dalam pengertian bukan cuma arti fisiknya. Misalnya bangunannya seluas apa, kalaupun menjulang tinggi berapa lantai. Itu penting tapi yang lebih penting adalah pemanfaatan daripada kampung haji ini untuk apa," ungkap dia.
 

Baca juga:  Kehangatan Diplomasi RI-Saudi, Prabowo dan MBS Tukar Canda dan Gagasan

Pihaknya mengusulkan Kampung Haji bukan hanya untuk urusan haji dan umrah. Hal yang terpenting dari Kampung Haji adalah untuk memperkuat ekosistem haji secara menyeluruh. Kehadiran kampung juga haji diharapkan menghadirkan putaran ekonomi yang lebih besar.

"Di samping menjadi residensial untuk jemaah haji dan umrah, tapi juga layanan publik. Kita kan punya diaspora yang sangat banyak di sana. Masyarakat yang disebut sebagai mukimin, masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di sana," sebut dia.

Hal lain yang perlu dikaji adalah pembangunan Kampung Haji dimulai dari nol atau membeli area-area komersial atau infrastruktur yang dekat dengan Masjidil Haram. Menurut dia, hal itu berkaitan dengan anggaran.

"Kalau misalnya membangun dari nol sampai membangun gedung-gedung, membangun infrastruktur itu kan saya kira biayanya akan lebih besar. Tentu harus dipikirkan juga bagaimana sumber pembiayaannya," tutur Mustolih.

Dirinya mendorong agar biaya untuk Kampung Haji tidak murni dari APBN. Namun, dibantu dengan investasi dari BPKH dan Danantara.

"Karena ini menyangkut investasi jangka panjang. Penyelenggaran ibadah haji itu bukan hanya 10, 20, 30 tahun mendatang, tapi sampai kiamat," sebut dia.

Menurut dia, perencanaa Kampung Haji mesti diterjemahkan dengan baik oleh tim yang terukur, punya kapabilitas, kapasitas, dan integritas untuk mewujudkan gagasan kampung haji.

"Ini merupakan satu agenda yang akan memakan biaya yang tidak kecil, road map-nya harus jelas, blueprint menuju ke Kampung haji ini juga mesti dibuat sedemikian rupa," kata Mustolih.

"Karena ini bukan diselenggarakan di Tanah Air, tapi di negara Arab Saudi yang tentu ada regulasi-regulasi yang perlu dikaji secara mendalam, sehingga nanti dalam implementasi untuk mewujudkan kampung haji ini betul-betul terwujud dan tidak terlalu lama mulai kick-off-nya," ujar dia