Ubah Sampah Jadi Listrik, Pembangunan PSEL di Tangerang Butuh Rp2 Triliun

Tangerang: Pembangunan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kabupaten Tangerang membutuhkan anggaran sebesar Rp2 triliun. Anggaran tersebut tidak dibebankan ke Pemkab melainkan akan ditanggung Danantara.

"Biaya yang dibutuhkan sekitar Rp2 triliun, semua investasinya ditanggung Danantara, ditambah tidak ada tipping feenya, jadi tidak memberatkan Pemerintahan Kabupaten Tangerang," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, Senin, 6 Oktober 2025. 

Ujat menuturkan, pihaknya saat ini tengah mengurus semua syarat administrasi terkait program pembangunan PSEL di wilayahnya, sebagai tindak lanjut tawaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk bekerja sama dalam menjalani program pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan tersebut. Syarat yang harus ditempuh yakni ketersediaan lahan minimal lima hektare, bukti kepemilikan lahan, produksi sampah minimal 2 ribu ton per-hari, dan adanya armada pengangkut.

"2026 nanti bisa berjalan program PSEL ini. Kita sedang mengajukan permohonan persetujuan Bupati dan DPRD," kata Ujat.

Menurut Ujat, program pembangunan PSEL ini tentunya sangat bermanfaat untuk daerah dalam hal pengelolaan dan pengurangan sampah. Selain itu, kata Ujat, pengelolaan sampah menggunakan PSEL ini dapat mengurangi gas rumah kaca dan juga dapat menambah lapangan pekerjaan juga untuk masyarakat Kabupaten Tangerang.

"Sehingga ke depan tidak ada lagi sampah-sampah yang menumpuk. Apalagi, TPS 3R sedang digalakkan juga di masing-masing wilayah kecamatan," jelas Ujat.

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan 10 wilayah sebagai fokus utama dalam tahap awal pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), sebagai bagian dari strategi nasional pengelolaan sampah.

Adapun ke-10 wilayah tersebut meliputi DKI Jakarta (4 titik), Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Tangerang, Semarang Raya, Medan, dan Jawa Barat yang mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Selain itu, terdapat 14 wilayah tambahan yang sedang dalam tahap pembahasan. Wilayah tersebut antara lain Serang, Sulawesi Selatan, Depok, Pekanbaru, Lampung, Malang Raya, Padang, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Kota Makassar, dan Kota Tangerang Selatan.