APBN 2024 Kerja Keras Meredam Gejolak

Jakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat, Pendapatan Negara tumbuh positif 2,1 persen year on year (yoy), Belanja Negara tumbuh kuat 7,3 persen yoy, Keseimbangan Primer negatif Rp19,4 triliun, namun bergerak menuju positif, serta defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp507,8 triliun (2,29 persen PDB).

Kinerja Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah gejolak perekonomian global dan harga komoditas yang temoderasi. Realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp2.842,5 triliun (101,4 persen dari APBN) atau tumbuh 2,1 persen yoy, ditopang oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 3,6 persen yoy atau sebesar Rp2.232,7 triliun (96,7 persen dari target APBN) dan PNBP sebesar Rp579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN.

Melansir laman Kementerian Keuangan, Senin, 27 Januari 2025, kinerja positif ini terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja BLU yang semakin baik.



Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani.

 

Baca juga: Prabowo Keluarkan Inpres Efisiensi APBN dan APBD Demi Makan Bergizi Gratis

 

Kinerja belanja negara

Kinerja Belanja Negara tumbuh kuat 7,3 persen yoy, peran APBN sebagai shock absorber yang optimal terus mendukung pencapaian target pembangunan. Realisasi sementara Belanja Negara mencapai Rp3.350,3 triliun (100,8 persen dari APBN) atau tumbuh 7,3 persen yoy, terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp2.486,7 triliun (11,0 persen yoy) dan Transfer ke Daerah Rp863,5 triliun (7,7% yoy).

Belanja Negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP).

Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga KUR.

Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan IKN.

Pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dan sustainable untuk mendukung agenda pembangunan. Realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun (105,8 persen dari APBN) yang terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp556,6 triliun (85,9 persen dari APBN) dan pembiayaan nonutang sebesar minus Rp3,4 triliun.

Realisasi pembiayaan utang lebih rendah dari yang direncanakan dan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun. Pembiayaan utang tersebut dilakukan secara hati-hati dan terukur selaras dengan kebutuhan, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara upaya memelihara momentum dengan tetap menjaga risiko terkendali dalam batas manageable.