Pramono Tanggapi Desakan Pejabat tak Gunakan Patwal

Jakarta: Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung merespons wacana agar pengawalan (patwal) bagi pejabat dihapuskan. Patwal diusulkan hanya diperuntukkan bagi presiden dan wakil presiden (wapres), sementara pejabat lain diminta beralih ke transportasi umum.

Pramono menyebut, penggunaan patwal bagi pejabat seharusnya dibatasi hanya untuk kegiatan resmi. Sementara di luar itu pejabat bisa mempertimbangkan transportasi publik atau kendaraan pribadi tanpa pengawalan.

"Saya ini mendapatkan pengawalan sudah lama banget dan saya termasuk yang jarang secara terus-menerus menggunakan patwal kalau tidak kegiatan resmi," ujar dia di Jakarta, Minggu, 2 Februari 2025.
 

Baca juga:  Pramono Mengaku Banyak Terima Aduan Banjir Jakarta

Meski begitu, Pramono mengakui tak mudah bagi pejabat selalu menggunakan transportasi umum mengingat mobilitasnya yang tinggi dan tuntutan pekerjaan. Namun ia menegaskan tidak selalu menggunakan patwal di luar kegiatan resmi.

"Memang bagi pejabat kadang-kadang enggak gampang kalau bukan kegiatan resmi. Kalau kamu perhatikan, saya pulang dulu sebagai menteri dua periode, patwal saya itu bisa sama saya (sampai) di Semanggi, habis itu saya menikmati saja sama supir saya," katanya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengusulkan agar patwal kepolisian hanya diperuntukkan bagi presiden dan wapres. Usulan ini untuk mengurangi dampak negatif penggunaan patwal yang kerap menjadi sorotan masyarakat.

"Patroli dan pengawalan belakangan menimbulkan persepsi kurang baik dari masyarakat. Terlebih kasus iring-iringan kendaraan berpelat RI 36 yang viral di media sosial memicu perdebatan," ujar Djoko, dalam keterangan tertulis, Jumat, 31 Januari 2025.