Pemerintah Desak Uni Eropa Hapus Bea Masuk Biodiesel Usai Putusan WTO

Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mendesak Uni Eropa mencabut bea masuk anti-subsidi atas biodiesel Indonesia setelah World Trade Organization (WTO) memenangkan klaim yang diajukan Indonesia.

Putusan ini membuktikan bahwa bea masuk sebesar delapan hingga 18 persen yang diterapkan Uni Eropa sejak 2019 melanggar aturan WTO.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kemenangan ini membuktikan komitmen Indonesia dalam menjalani hukum dan aturan internasional yang berlaku.

"Kemenangan ini membuktikan pemerintah Indonesia konsisten mematuhi aturan perdagangan internasional," ujar Budi, dikutip dari Channel News Asia, Senin, 25 Agustus 2025.

Sengketa ini bermula ketika Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO pada 2023 atas dugaan pelanggaran aturan perdagangan internasional. Uni Eropa memberlakukan bea masuk dengan alasan produsen biodiesel Indonesia mendapat subsidi dan insentif pajak.

Namun, panel WTO menyatakan bea ekspor dan pungutan sawit Indonesia tidak termasuk subsidi, sementara UE gagal membuktikan adanya ancaman kerugian bagi produsen biodiesel Eropa.
 

Baca juga:  Indonesia Menang Sengketa Biodiesel dari Uni Eropa, Ini 3 Aspek Kunci Putusan WTO

(Ilustrasi biodiesel. Foto: Dok Kementerian ESDM)

Dampak pada ekspor

Akibat kebijakan tersebut, ekspor biodiesel Indonesia ke UE merosot tajam dari 1,32 juta kiloliter pada 2019 menjadi hanya 36 ribu kiloliter pada 2020. Hingga 2024, ekspor bahkan hanya mencapai 27 ribu kiloliter akibat hambatan bea masuk.

Budi juga mendesak Uni Eropa segera mencabut bea masuk yang tidak sesuai dengan regulasi WTO.

Meski putusan WTO dapat diajukan banding, Mahkamah Banding WTO tidak lagi beroperasi sejak 2019 akibat blokir Amerika Serikat. Kondisi ini memperkuat posisi Indonesia dalam sengketa perdagangan dengan Uni Eropa. (Muhammad Adyatma Damardjati)