Eisenkot Cari Dukungan Partai Ultra-Ortodoks untuk Pemerintahan Baru Israel

Tel Aviv: Pemimpin Partai Yashar Gadi Eisenkot dan pemimpin Partai Yisrael Beytenu Avigdor Lieberman sepakat membuka perundingan dengan partai-partai ultra-Ortodoks untuk membentuk pemerintahan baru Israel.

Kesepakatan itu dicapai meski masih terdapat perbedaan pandangan mengenai pengecualian wajib militer bagi kelompok tersebut, menurut laporan Channel 13 pada Senin, 9 November 2026.

Media tersebut melaporkan bahwa Eisenkot dan Lieberman sepakat dalam pertemuan di hari Senin untuk “mengupayakan seluruh jalur perundingan dengan partai-partai ultra-Ortodoks sebelum beralih ke opsi pembentukan pemerintahan alternatif."

Eisenkot meminta Lieberman membantunya dalam pembicaraan dengan partai-partai tersebut dan mengupayakan kesepahaman bersama.

Kesepakatan itu berarti menunda opsi pembentukan pemerintahan minoritas dengan dukungan partai-partai Arab hingga hasil perundingan dengan kelompok ultra-Ortodoks diketahui.

Menurut laporan tersebut, pembicaraan antara Eisenkot dan Partai United Torah Judaism yang mewakili kelompok ultra-Ortodoks bahkan telah dimulai.

Secara terpisah, lembaga penyiaran publik Israel mengutip sejumlah pejabat United Torah Judaism yang tidak disebutkan namanya. Mereka mengatakan partainya tertarik berunding dengan Blok Perubahan (Change Bloc), tetapi belum menerima undangan resmi.

Kelompok Haredi merupakan komunitas Yahudi ultra-Ortodoks yang partai-partai politiknya memiliki sejumlah tuntutan utama, antara lain mempertahankan pengecualian wajib militer bagi siswa seminari keagamaan serta melindungi lembaga keagamaan dan alokasi anggaran mereka.

Isu Wajib Militer

Kelompok tersebut di Knesset (parlemen Israel) terutama diwakili dua partai. United Torah Judaism yang sebagian besar mewakili komunitas ultra-Ortodoks keturunan Eropa atau Ashkenazi memiliki tujuh kursi. Sementara itu, Shas, yang terutama mewakili komunitas ultra-Ortodoks keturunan Timur Tengah dan Sephardic, memiliki enam kursi.

Kedua partai tersebut menguasai 13 dari total 120 kursi Knesset. Jumlah itu menjadi tambahan yang dibutuhkan blok Eisenkot, yang memiliki 48 kursi, untuk mencapai mayoritas 61 kursi apabila kedua partai bergabung sepenuhnya.

United Torah Judaism dan Shas selama ini berada dalam kubu Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu. Namun, hasil pemilu terbaru membuka peluang bagi upaya menarik keduanya ke dalam koalisi alternatif.

Persoalan wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks masih menjadi salah satu hambatan utama dalam perundingan. Partai-partai mereka bersikeras mempertahankan pengecualian wajib militer, sedangkan partai-partai dalam Blok Perubahan menginginkan kewajiban tersebut diberlakukan lebih luas.

Lieberman, yang dikenal menentang pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks, sebelumnya menyatakan bersedia memberikan sejumlah konsesi demi membentuk pemerintahan tanpa Netanyahu.

Namun, pada Minggu, ia menegaskan bahwa kesediaannya berkompromi bukan berarti meninggalkan prinsip kewajiban militer bagi semua warga atau melanggar batas-batas yang telah ditetapkannya.

Lieberman mengatakan rancangan undang-undang wajib militer yang pernah diajukannya pada 2018 dapat menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan.

Potensi Pemerintahan Minoritas

Dalam perkembangan terkait, Channel 12 melaporkan bahwa partai-partai ultra-Ortodoks mengajukan empat syarat untuk mendukung pemerintahan yang dipimpin Eisenkot. Syarat utama mereka adalah penerbitan perintah sementara yang menangguhkan kewajiban wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks.

Tiga syarat lainnya mencakup penghentian penangkapan warga yang menghindari wajib militer selama perintah tersebut berlaku, tidak menjatuhkan sanksi kepada mereka dalam periode yang sama, serta memperoleh persetujuan atas pengaturan tersebut dari penasihat hukum pemerintah dan penasihat hukum Komite Luar Negeri dan Pertahanan Knesset.

Tuntutan tersebut mencerminkan besarnya perbedaan yang harus dijembatani Eisenkot dan Lieberman untuk mencapai kesepakatan koalisi dengan partai-partai ultra-Ortodoks.

Jika perundingan gagal, Eisenkot masih dapat membentuk pemerintahan minoritas yang terdiri atas empat partai dalam blok oposisi Yahudi. Keempat partai itu memiliki total 48 kursi dan dapat mengandalkan dukungan partai-partai Arab di luar koalisi.

Partai-partai Arab memiliki 19 kursi sehingga dukungan gabungan tersebut secara matematis dapat mencapai 67 kursi.

Namun, opsi ini menghadapi penolakan di dalam Blok Perubahan, terutama dari Lieberman. Ia telah menyatakan tidak bersedia mendukung pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.

Pada Minggu malam, Presiden Israel Isaac Herzog secara resmi memberikan mandat kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan. Penunjukan itu dilakukan setelah Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota parlemen, dibandingkan 46 anggota parlemen yang merekomendasikan Netanyahu.

Sebanyak tujuh anggota parlemen tidak memberikan rekomendasi kepada kedua kandidat.

Berdasarkan hukum Israel, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari atas keputusan presiden.

Baca juga: Netanyahu Bersikeras Pimpin Pemerintahan Persatuan Israel meski Tak Dapat Mandat