Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Metro TV/Nattasya
Pramono Targetkan Pembahasan UMP DKI 2027 Rampung 20 November
Nattasya Amani Vrazeti • 18 November 2026 15:38
Jakarta: Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 ditargetkan rampung pekan ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan waktu kepada unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah untuk mencapai kesepakatan besaran kenaikan upah.
"Saya memberikan batas waktu sampai dengan hari Jumat besok, (20 November 2026) untuk segera diselesaikan," ucap Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 18 November 2026.
Pramono mengatakan pembahasan UMP masih berlangsung melalui forum tripartit yang melibatkan perwakilan buruh, pengusaha, dan Pemprov DKI Jakarta. Setiap pihak masih bertahan pada penghitungannya masing-masing.
"Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada Alfa yang diyakini masing-masing," kata Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Metro TV/Nattasya
Alfa merupakan indeks tertentu atau variabel yang merepresentasikan tingkat kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pramono mengatakan Pemprov DKI berposisi sebagai mediator untuk memfasilitasi musyawarah penentuan Alfa untuk menetapkan besaran kenaikan UMP.
Pramono berharap perbedaan pandangan terkait besaran alfa dapat segera menemukan titik temu dan dikoordinasikan dengan Asisten Keuangan dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Sehingga, Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelesaikan pembahasan UMP di wilayah masing-masing.
"Mudah-mudahan hari Jumat besok (Asisten Keuangan dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta) sudah bisa memberikan kepastian laporan kepada saya,” ujar Pramono.
Pemerintah mengimbau seluruh kepala daerah untuk mengawal penetapan UMP 2027. Batas akhir penetapan UMP pada 21 November 2026.
Pemerintah pusat telah menyusun tahapan beserta tenggat waktu penetapan upah minimum. Proses tersebut telah dibahas bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, perwakilan serikat buruh, dan kalangan pengusaha.