Menkeu: Realisasi Anggaran MBG Capai Rp153,2 Triliun per September

Jakarta: Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp153,2 triliun hingga akhir September 2026. Program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah mengapresiasi berbagai perbaikan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan program MBG.

"Khusus Makan Bergizi Gratis, (menjangkau) 57 juta penerima per akhir September. (Realisasi anggaran) Rp153,2 triliun, kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada (SPPG) yang enggak benar ditutup," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 9 Oktober 2026.

Suahasil mengatakan BGN terus melakukan perbaikan untuk mengoptimalkan penyaluran MBG, termasuk memperketat standar kebersihan dan sanitasi di setiap SPPG.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga menutup 1.276 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan standar pelayanan dan memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lebih tertib.
 

(Ilustrasi program makan bergizi gratis. Foto: MGN/Husni Nursyaf)
 

BGN tambah 480 SPPG di wilayah 3T

Selain memperbaiki standar pelayanan, BGN menata pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui penambahan 480 SPPG. Jumlah tersebut terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah terpencil.

Seluruh SPPG tambahan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026. BGN juga melakukan penentuan penerima manfaat untuk memastikan distribusi MBG berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Suahasil menyatakan Kementerian Keuangan akan terus mendukung berbagai upaya perbaikan yang dilakukan BGN. Menurut dia, alokasi anggaran MBG akan disesuaikan dengan kebutuhan program setelah perbaikan tata kelola dan distribusi dijalankan.

"Dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, Badan Gizi Nasional membuat distribusi MBG-nya lebih optimal. Saya memahami bahwa teman-teman BGN terus mencari upaya perbaikan terus, ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya menyesuaikan, berapa nanti diperlukan, kita akan sediakan," ujar Suahasil.

Dengan penyesuaian tersebut, pemerintah berupaya mendukung pelaksanaan MBG sesuai kebutuhan sekaligus mendorong penyaluran manfaat yang lebih tepat sasaran.