Korea Utara Peringatkan PBB soal Jepang yang Dinilai Kembali Perkuat Persenjataan

New York: Korea Utara memperingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai apa yang disebutnya sebagai “upaya memperkuat kembali persenjataan” oleh Jepang, sembari menekankan bahwa multipolaritas dalam hubungan internasional merupakan “tren zaman yang tak terhindarkan."

Peringatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Son-gyong saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB sesi ke-81 di New York, Amerika Serikat pada Senin, 28 September 2026.

Kim menuduh Jepang memanfaatkan situasi internasional yang dinilainya tidak stabil untuk mempercepat upaya persenjataan kembali dengan komitmen yang disebutnya “belum pernah terjadi sebelumnya."

Menurut Kim, langkah tersebut mencakup revisi Konstitusi Perdamaian Jepang, pengabaian kebijakan yang “berorientasi eksklusif pada pertahanan," perubahan struktur militer, serta peningkatan persenjataan.

“Langkah-langkah tersebut menebarkan awan perang di seluruh kawasan,” kata Kim, dikutip dari Anadolu Agency.

Kim mengatakan Jepang juga mengembangkan dan memiliki senjata serangan jarak jauh dengan dalih kemampuan serangan balik. Menurut dia, senjata tersebut menempatkan negara-negara tetangga Jepang dalam jangkauan serangan.

Latihan Militer AS-Jepang-Korea Selatan

Kim turut mengecam latihan militer bersama Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan baru-baru ini.

Dia menuduh AS bekerja sama dengan sekutunya untuk secara sistematis mengubah dan memperbarui skenario perang nuklir terhadap Korea Utara melalui “latihan perang provokatif dalam berbagai bentuk” serta peningkatan kekuatan militer.

“Aliansi militer AS-Jepang-Korea Selatan, yang secara jelas ditujukan kepada DPRK, sedang dikembangkan Amerika Serikat menjadi blok militer yang lebih ofensif dan agresif dengan unsur nuklir,” kata Kim.

DPRK merupakan singkatan dari nama resmi Korea Utara, Democratic People's Republic of Korea.

Kim kembali menegaskan bahwa status nuklir Korea Utara tidak dapat dinegosiasikan dan tidak akan dibatalkan dalam keadaan apa pun.

“Saya ingin menegaskan kembali posisi resmi pemerintah DPRK: status Republik Rakyat Demokratik Korea sebagai negara pemilik senjata nuklir yang telah ditetapkan secara permanen dan tidak dapat dinegosiasikan, baik secara fisik maupun hukum, tanpa jalan untuk kembali, tidak akan pernah dapat dibalik dalam keadaan apa pun atau dengan cara apa pun,” ujarnya.

Serukan Multilateralisme dan Multipolaritas

Dalam pidatonya, Kim mengatakan multilateralisme dan multipolarisasi telah muncul sebagai “aspirasi dan tren zaman yang tak terhindarkan berdasarkan keadilan dan kesetaraan."

“Telah berlalu masa ketika satu negara anggota secara sepihak memaksakan kehendaknya kepada seluruh dunia dan mendominasi arena politik internasional,” katanya.

Kim juga secara tidak langsung menyebut perang AS-Israel terhadap Iran sebagai “terorisme yang disponsori negara."

“Tahun baru dimulai dengan tindakan terorisme yang disponsori negara yang paling tercela dan mengejutkan dunia, yang kemudian diikuti berbagai insiden dan peristiwa mengerikan di seluruh dunia,” ujarnya.

Kim mendesak PBB memperkuat kewenangan dan masa depannya dengan mendorong kesetaraan serta kerja sama antarnegara berdaulat. Menurut dia, organisasi tersebut tidak boleh lagi disalahgunakan untuk tujuan politik tertentu.

Ia juga menyoroti dampak perubahan iklim yang rawan bencana, termasuk gelombang panas ekstrem, kekeringan, hujan lebat, dan banjir di berbagai negara dan wilayah.

Menurut Kim, kondisi tersebut, ditambah penyebaran penyakit menular dan kenaikan harga minyak, memperburuk krisis sosial-ekonomi.

Baca juga: AS Bersama Korsel dan Jepang Memulai Latihan Militer Gabungan Lima Hari