PBNU Harap Pemerintah Fasilitasi Pengaturan Manajemen Ponpes

Yogyakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengatakan pondok pesantren (Ponpes) membutuhkan pengaturan agar bisa berjalan dengan baik. Hal ini tak lepas dari kasus bullying dan kekerasan di lembaga pendidikan berbasis keagamaan itu. 

"Pondok pesantren butuh governance, harus ada cara mengatur kehidupan pesantren. Tidak boleh sendiri-sendiri tanpa diatur," kata Yahya di UGM Yogyakarta pada Selasa, 8 Oktober 2024. 

Yahya menyebut jumlah Ponpes di Indonesia sekitar 40 ribuan. Sementara, santri yang belajar di ponpes berbagai daerah sekitar 12 juta. 

Menurut dia, kasus kekerasan yang terjadi berulang menunjukkan kebutuhan aturan lembaga itu. Ia menilai adanya aturan akan menjadi bagian mencegah terulangnya tindak kekerasan di ponpes. 

"Berbagai macam kasus terjadi karena tak ada governanve, gak ada kontrol, gak ada alat untuk membuat standar, sehingga kasus dan masalah-masalah lain mudah muncul," kata dia. 

Yahya mengatakan PBNU dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sudah memiliki tim untuk mendalami dan mengkaji persoalan itu. Ia menilai Ponpes perlu diatur hampir seperti lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah formal lain. 

"Kami harap akan ada ruang yang pemerintah sediakan lebih lanjut bagaimana kita membangun governance dunia pesantren supaya bisa ditata dengan lebih baik, sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang lain," ucapnya. 

Teranyar, kasus kekerasan di lingkungan Ponpes terjadi di Aceh. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat, Provinsi Aceh, menahan Nn, 40, istri pimpinan salah satu pesantren di Kabupaten Aceh Barat. Nn ditahan setelah diperiksa polisi usai menyiram air cabai terhadap salah seorang santri.

Aksi penyiraman tersebut terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, setelah korban mendapatkan sanksi yang diduga melanggar aturan pesantren yakni ketahuan merokok.