Mencuat Isu Pemutusan Pengguna KJMU dan KJP, Pengamat: Ditunda Dulu

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dikabarkan bakal memutus bantuan untuk 3 ribu pengguna Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan 75 ribu Kartu Jakarta Pintar (KJP).  Rencana pemutusan bantuan sosial ini dinilai tidak tepat.

Pengamat politik, Lisman Manurung, mengatakan anggaran pendidikan nasional merupakan Public Service Obligation (PSO). Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran sebanyak-banyaknya untuk dunia pendidikan.

“Menurut saya pemutusannya ditunda dulu, karena sejatinya anggaran pendidikan nasional sebagai Public Service Obligation (PSO) saatnya sebanyak mungkin dialihkan atau didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemda,” kata Lisman kepada Medcom.id, Jumat, 9 Agustus 2024.

Menurut dia, kebijakan KJMU dan KJP merupakan bentuk pertolongan untuk kaum marjinal. Pemerintah daerah sebaiknya membuat langkah alternatif dengan mengalihkan dana untuk program yang melindungi kaum miskin.

“Sangat tepat jika Pemprov baru nanti memastikan biaya yang dikeluarkan putra terbaik Jakarta, tetapi (yang) miskin, akan diganti pemda, karena perbuatan mereka yang lain pastinya mulia. Contohnya, tidak tawuran, tidak nakal, dan sebagainya,” tutur Lisman.