Ilustrasi perumahan. Foto: Kementerian PUPR
Jakarta: Angka kebutuhan rumah (backlog) tercatat menurun dari 12,7 juta menjadi 9,9 juta rumah tangga hingga akhir 2023.
Untuk itu, kuota penyediaan 166 ribu unit rumah subsidi diharapkan bisa tepat sasaran meskipun kuotanya sudah hampir habis.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menyampaikan, penyediaan rumah bersubsidi selain mengutamakan kualitas juga harus tepat sasaran.
Sehingga, pemenuhan kewajiban menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa terpenuhi.
“Yang jadi fokus utama adalah soal kualitas dan harus tepat sasaran, agar lingkungan perumahan yang nyaman dan aman bisa menopang produktifitas masyarakat,” ungkap Herry dilansir Media Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024.
Menurut Herry, potensi bisnis properti di tanah air masih akan terus berlanjut. Sebab angka backlog masih ada sekitar 9,9 juta rumah tangga belum memiliki hunian.
Peluang bisnis properti
Ini adalah peluang bagi pengembang real estat untuk membangun rumah dan tempat tinggal yang sesuai dengan standar.
“Prospek bisnis properti masih cukup besar ke depannya,” jelas dia.
Perkembangan bisnis properti juga akan diperkuat oleh calon presiden dan wakil presiden Indonesia yang akan datang.
Menurut Herry, berdasarkan dokumen visi dan misi calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024, para calon pemimpin memiliki komitmen kuat terhadap penyediaan rumah dan tempat tinggal yang layak.
“Berdasarkan dokumen visi dan misi para capres dan cawapres periode 2024-2029 setidaknya tiga juta rumah yang diperkirakan akan dibangun oleh pemerintah baru mendatang, yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan hingga daerah pesisir, Delta Grup kami harapkan bisa jadi pionir tidak hanya menyediakan rumah, tapi punya kualitas dan tepat sasaran,” jelas dia.
(Gana Buana)
Streaming