Bawaslu Ingatkan Ancaman Pidana Soal Hoaks Suara Anies-Surya Paloh

Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja buka suara terkait beredarnya video berisi rekaman audio yang mirip dengan suara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Bawaslu mewanti-wanti agar masyarakat tak menyebar hoaks karena bisa dipidana.

Bagja menyampaikan ancaman pidana umum terdapat dalam dua aturan perundang-undangan. Pertama, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika hoaks tersebut dibuat dengan dengan teknologi artificial intelligence (AI) untuk tujuan berita bohong.

"Kalau AI, (berita) bohong, itu bisa masuk UU ITE," kata Bagja saat dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 24 Januari 2024.

Ancaman pidana juga diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 280 yang mengatur larangan selama kampanye.

"Kalau sudah menyerang bisa melanggar UU Pemilu di Pasal 280," ungkap dia.
 

Baca juga: NasDem Timbang Tempuh Jalur Hukum Soal Hoaks Anies-Surya Paloh

Meski telah mendapat cap hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bawaslu belum menerima laporan terkait hal tersebut. "Belum ada laporan (yang kami terima)," ujar dia.

Sebelumnya, Kominfo telah menegaskan unggahan video yang diklaim berisi percakapan Surya Paloh dan Anies sebagai hoaks atau berita bohong. Partai NasDem juga menyatakan hal yang sama dan menegaskan bahwa beredarnya video itu merupakan fitnah yang amat keji.

Adapun Anies yang didukung Partai NasDem dalam kontestasi Pilpres 2024 mengingatkan bahwa era kemajuan teknologi saat diimbangi dengan sikap kritis saat menanggapi video tersebut. "Kita harus kritis saja. Karena sekarang ada teknologi AI, yang bisa membuat, bahkan gambar audio visual tampak seperti asli."

Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan cara-cara sehat saat kampanye, salah satunya dengan tidak menggunakan pembohongan.