Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Ma'ruf menegaskan pemerintah akan memperbaiki sistem pengawasan.
"Pemerintah itu terus memperbaiki sistem dan secara terus menerus kemudian melakukan pengawasan-pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap bantuan-bantuan itu," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
Ma'ruf menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menangani kasus ini secara jelas. Ia juga mendorong lembaga antirasuah itu memeriksa pihak yang dicurigai terlibat.
"Saya kira tidak akan ada masalah kalau memang ada suatu yang dicurigai (didalami), sampai ketemu datanya benar atau tidak benar," jelasnya.
Sebelumnya, Gedung Kementerian Sosial (Kemensos) digeledah KPK pada Selasa, 23 Mei 2023. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi Media Massa Don Rozano Sigit menjelaskan penggeledahan KPK itu terkait pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH pada 2020.
Penyidik KPK telah menemui Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini serta menjelaskan maksud dan tujuannya untuk melakukan penggeledahan pada Ditjen Dayasos. Direktorat itu diduga terkait dengan kasus tersebut.
"Kami menyambut dengan baik dan kami korporatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari KPK," ujar Don ditemui di Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Penggeledahan ruang Sekretaris Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dilakukan mulai pukul 10.00-18.00 WIB. Kedatangan penyidik KPK di lobi Kemensos bertepatan dengan waktu rapat dan briefing harian Mensos bersama jajarannya.
Kasus dugaan korupsi bansos beras untuk KPM PKH pada 2020-2021 di Kemensos RI telah dilakukan penyidikan oleh KPK. Hasilnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Kuncoro Wibowo.
