Presiden Memulai Program Pemulihan Korban dan Keluarga Korban HAM Berat

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia. Program ini untuk memulihkan luka korban dan keluarga korban dari 12 peristiwa HAM berat di Indonesia. 

"Alhamdulillah bisa dimulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa," ujar Presiden Jokowi saat meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM yang berat di Aceh yang diselenggarakan di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Senin, 27 Juni 2023. 

Jokowi menekankan acara ini juga menjadi komitmen bersama agar tidak ada lagi peristiwa pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki niat yang tulus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat.

Kepala Negara menyampaikan terimakasih kepada korban atau ahli waris korban yang telah berbesar hati menerima proses pemulihan ini. Ia meyakini tidak ada proses yang sia-sia.

"Semoga awal dari proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil damai dan sejahtera diatas pondasi perlindungan dan perhormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan," bebernya.

Berikut ialah 12 peristiwa HAM berat yang telah diakui oleh pemerintah:

1.Peristiwa 1965-1966

2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985

3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989

4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989

5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998

6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999

8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999

9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999

10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002

11. Peristiwa Wamena, Papua 2003

12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.