Menlu Sugiono Ajak ASEAN-Tiongkok Perkuat Ketahanan Kawasan Lewat Kerja Sama Ekonomi

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Tiongkok perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan sekaligus menjaga stabilitas kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pernyataan itu disampaikan Menlu Sugiono saat menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, Selasa, 22 Juli 2026. 

Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI,  ia menilai besarnya hubungan ekonomi kedua pihak harus dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan kesiapan kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada lapangan kerja, pasar, rantai pasok, dan kesejahteraan masyarakat. Tugas kita sekarang adalah mengubah besarnya skala kemitraan ini menjadi ketahanan kawasan," ujar Menlu Sugiono.

Pada 2024, nilai perdagangan ASEAN-Tiongkok tercatat mencapai USD772,4 miliar atau sekitar seperlima dari total perdagangan ASEAN.

Indonesia juga mendorong pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 agar integrasi ekonomi kawasan semakin kuat, inklusif, dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang.

"Kekuatan ekonomi kawasan tidak hanya diukur dari besarnya nilai perdagangan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di luar pusat-pusat pertumbuhan," kata Menlu Sugiono.

Selain mempererat hubungan perdagangan, Indonesia menilai kemitraan ASEAN-Tiongkok juga harus berperan dalam mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap kawasan. Dalam konteks tersebut, Menlu Sugiono menekankan pentingnya Sentralitas ASEAN sebagai pijakan utama dalam menjaga stabilitas kawasan, dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai acuan kerja sama yang inklusif, transparan, dan berlandaskan aturan.

Di sektor maritim, Indonesia kembali mengajak negara-negara terkait untuk menuntaskan perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan secara efektif dan substantif pada tahun ini, sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Menurut Menlu Sugiono, penyelesaian COC akan menjadi bukti kemampuan negara-negara di kawasan dalam menjaga stabilitas serta menentukan masa depannya secara mandiri.

Pertemuan tersebut juga menyepakati ASEAN-China Foreign Ministers' Joint Statement on Addressing the Regional Impacts of Developments in the Middle East and Strengthening Regional Energy Cooperation. Pernyataan bersama itu memuat komitmen ASEAN dan Tiongkok dalam merespons dampak perkembangan di Timur Tengah sekaligus memperkuat ketahanan serta kerja sama energi di kawasan.