Dituduh Lakukan Kejahatan Perang di Iran, Menhan AS Terancam Dimakzulkan

Washington: Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat bersiap mengajukan lima pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di Iran.

Resolusi pemakzulan tersebut akan diperkenalkan oleh Anggota DPR Yassamin Ansari pada Rabu waktu setempat dengan tuduhan keterlibatan Hegseth dalam agresi AS-Israel terhadap Iran, penyalahgunaan kekuasaan, serta salah kelola Departemen Pertahanan.

Delapan anggota Demokrat lainnya turut menjadi sponsor resolusi ini, termasuk Steve Cohen, Jasmine Crockett, dan Sarah McBride. Ansari mengatakan bahwa Hegseth terlibat dalam perang ilegal yang menghancurkan besutan Presiden Donald Trump terhadap Iran.

Pasal pertama pemakzulan menyebutkan bahwa Hegseth telah melanggar sumpah jabatan dengan mengawasi perang yang tidak sah serta membahayakan anggota layanan militer Amerika Serikat secara ceroboh. Resolusi tersebut juga menyatakan sang menteri bersalah atas kejahatan perang karena menargetkan warga sipil dan melanggar aturan konflik bersenjata, merujuk pada pengeboman mematikan AS terhadap sebuah sekolah dasar perempuan di Minab, Iran.

“Selain itu, dakwaan tersebut menyoroti penanganan informasi sensitif yang tidak tepat, termasuk penggunaan aplikasi Signal pada ponsel pribadi untuk membahas rencana serangan terhadap target di Yaman,” sebut laporan tersebut, seperti dikutip dari Press TV, Kamis 16 April 2026.

“Hegseth juga dituduh menghalangi kemampuan Kongres dalam mengawasi militer dengan menahan informasi terkait aksi militer di Venezuela, Iran, dan negara lainnya,” imbuh laporan itu.

Penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang dituduhkan mencakup peluncuran investigasi palsu terhadap pejabat terpilih tertentu dengan tujuan pembalasan politik. Meski demikian, upaya pemakzulan ini diprediksi tidak akan membuahkan hasil di DPR yang dikuasai oleh Partai Republik. 

Perang Trump terhadap Iran, yang dimulai pada 28 Februari, terus memicu kemarahan publik AS di mana jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga menginginkan Kongres memakzulkan Presiden Donald Trump. Perang yang dianggap mahal dan ilegal ini telah menghabiskan puluhan miliar dolar serta menimbulkan kekhawatiran terkait menipisnya stok senjata Amerika Serikat.

Konflik ini juga memberikan beban politik besar bagi Trump, dengan tingkat persetujuan publik yang merosot ke angka 39 persen pada awal April, yang merupakan titik terendah pada masa jabatan keduanya. Di dalam Kongres, mayoritas Demokrat mendukung pemakzulan sementara Partai Republik memberikan penolakan keras.

Saat ini, Demokrat kekurangan mayoritas suara di DPR untuk memakzulkan presiden, sementara vonis di Senat membutuhkan dua pertiga suara di lembaga yang masih kokoh dikuasai Republik. Sementara itu, pihak Iran telah menyatakan kemenangan bersejarah setelah agresi selama 40 hari tersebut berakhir dengan diterimanya proposal Iran oleh Washington.

Pada 8 April, Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua minggu setelah Washington menerima proposal 10 poin dari Teheran. Media Israel, Maariv, bahkan mengakui bahwa perang tersebut berakhir dengan kemenangan telak bagi Iran, sementara AS dan Israel dianggap melakukan penyerahan diri strategis serta mundur dari medan perang.

(Kelvin Yurcel)