Sudan Tegaskan Proposal Damai dengan RSF Harus Jamin Kepentingan Nasional

Khartoum: Sudan menegaskan bahwa setiap proposal untuk mengakhiri perang dengan kelompok Rapid Support Forces (RSF) harus menjamin kepentingan tertinggi negara serta keutuhan wilayah.

Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan bahwa adanya sebuah inisiatif perdamaian tidak serta-merta berarti mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

"Setiap proposal untuk mencapai perdamaian harus mempertimbangkan keamanan nasional, kedaulatan penuh, serta kesatuan institusi dan wilayah Sudan," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Sudan, seperti dikutip Anadolu Agency, Selasa, 24 Februari 2026.

Pihak kementerian menambahkan bahwa usulan yang mengabaikan poin-poin tersebut tidak akan diterima maupun diimplementasikan.

Pernyataan keras Khartoum ini muncul setelah Penasihat Senior Amerika Serikat (AS), Massad Boulos, mengusulkan strategi lima pilar untuk mengakhiri konflik di Sudan. Usulan tersebut mencakup gencatan senjata kemanusiaan segera dan transisi menuju pemerintahan sipil guna mencegah keruntuhan institusi negara.

Di hadapan Dewan Keamanan PBB, Boulos mengatakan bahwa Washington bekerja sama dengan Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Inggris untuk mendesak penghentian permusuhan tanpa syarat. Rencana tersebut dimulai dengan gencatan senjata dan pembentukan mekanisme PBB untuk mengawasi akses kemanusiaan, yang kemudian dilanjutkan dengan negosiasi bertahap menuju pengaturan keamanan permanen.

Hingga saat ini, pihak RSF belum memberikan komentar terkait proposal yang diajukan oleh Boulos tersebut. Sejak September 2025, negara-negara kuartet internasional sebenarnya telah mengusulkan rencana gencatan senjata tiga bulan sebagai pembuka jalan bagi proses transisi inklusif selama sembilan bulan menuju pemerintahan sipil yang independen.

Konflik berdarah antara tentara Sudan dan RSF yang pecah sejak April 2023 telah memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut laporan PBB, perang ini telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa sekitar 13 juta penduduk mengungsi dari tempat tinggal mereka. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  PBB Laporkan Dugaan Genosida oleh RSF di Darfur Sudan