Wamendagri Bima Arya Sidak WFH ke Rumah ASN Pemkot Bogor

Bogor: Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan  work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 April 2026.

Sidak dilakukan pada hari pertama penerapan WFH. Tujuannya untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, tetap menjaga kinerja, serta tidak mengganggu pelayanan publik di daerah.

Dalam peninjauan itu, Bima Arya mendatangi langsung rumah ASN yang sedang menjalankan WFH bersama Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. Mereka melihat aktivitas kerja secara langsung.

"Ini hari pertama pelaksanaan WFH dan kami melihat di Kota Bogor berjalan sangat baik, terutama dari sisi mekanisme pengawasan," kata Bima Arya di Bogor seperti dilansir Antara, Jumat, 10 April 2026.

Bima Arya menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor telah memanfaatkan aplikasi E-Kinerja. Aplikasi ini memungkinkan ASN melakukan absensi dari rumah dengan sistem pelacakan lokasi yang terintegrasi.
 

Menurut Bima Arya, sistem tersebut memastikan ASN benar-benar bekerja dari rumah. Pergeseran lokasi akan membuat data absensi tidak tercatat dalam sistem.

"ASN bisa absen dari rumah, dan koordinatnya harus sesuai. Kalau bergeser, dianggap tidak absen," ujarnya.

Bima Arya menegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan WFH akan berdampak pada pengurangan tunjangan kinerja (tunkin) ASN

"Kalau tidak di rumah dan tidak masuk data, tunjangan kinerjanya akan berkurang dan diperhitungkan," katanya.

Selain memastikan disiplin, Bima Arya juga menyoroti potensi efisiensi anggaran dari kebijakan WFH. Berdasarkan perhitungan sementara, penghematan di Kota Bogor diperkirakan mencapai hampir Rp900 juta dalam satu bulan.


Ilustrasi Medcom.id

Meskipun demikian, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi dalam waktu satu bulan. Evaluasi bertujuan mengukur efektivitas kebijakan tersebut, termasuk memastikan kinerja ASN tetap optimal dan tugas pelayanan tidak terganggu.

Bima Arya menambahkan, hasil sidak menunjukkan pelayanan publik di Kota Bogor tetap berjalan dengan baik meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.

"Kami juga melihat pelayanan publik tetap berjalan, tidak semuanya WFH. Tadi bahkan kami temukan ASN yang sedang WFH tetap bekerja," ujarnya.

Bima Arya menekankan, penerapan WFH harus diimbangi dengan sistem pengawasan berbasis teknologi serta kontrol berjenjang dari pimpinan.

Pengawasan dilakukan melalui absensi berkala tiga kali sehari, pemantauan langsung oleh kepala dinas, hingga verifikasi melalui panggilan video secara acak. Bima Arya juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan WFH ASN di lapangan.

"Kalau ada ASN yang tidak menjalankan WFH dengan baik, silakan dilaporkan atau bahkan diviralkan," katanya.

Lebih lanjut, sebagian ASN tetap bekerja dari kantor (WFO) dengan proporsi sekitar 9 persen di Kota Bogor. Hal ini guna memastikan layanan publik tetap berjalan.

Bagi ASN yang bekerja dari kantor, pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik atau moda ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya efisiensi.

"Yang WFO kami minta memaksimalkan transportasi publik atau bersepeda. Ini bagian dari efisiensi," kata Bima Arya.