Hamas Tegaskan Pengembalian Seluruh Jenazah Tawanan Israel Butuh Waktu

Gaza: Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Mereka mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk menyerahkan semua jenazah tawanan Israel yang tersisa, meskipun prosesnya "akan memakan waktu."

"Kami menegaskan komitmen kami terhadap perjanjian tersebut dan keinginan kami untuk melaksanakannya, termasuk penyerahan semua jenazah tawanan Israel yang tersisa," kata kelompok pejuang Palestina tersebut dalam sebuah pernyataan di Telegram, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat 17 Oktober 2025.

Fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan, yang didasarkan pada rencana Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan perang di Gaza, mulai berlaku pada 10 Oktober.
 

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Hamas membebaskan 20 tawanan Israel hidup-hidup dan menyerahkan jenazah 10 dari 28 tawanan lainnya, yang sebagian besar adalah warga Israel.

Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 250 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.718 tahanan yang ditangkap di Gaza setelah 8 Oktober 2023. Lebih dari 10.000 warga Palestina masih dipenjara di Israel.

Hamas mengatakan proses evakuasi jenazah yang tersisa mungkin membutuhkan waktu, karena "beberapa terkubur di terowongan yang dihancurkan oleh pendudukan, sementara yang lain masih berada di bawah reruntuhan bangunan yang dibom dan dihancurkan."

"Tentara pendudukan Nazi (Israel) yang sama yang membunuh para tawanan ini adalah pihak yang bertanggung jawab mengubur mereka di bawah reruntuhan," tambah kelompok itu, seraya menambahkan bahwa mereka telah menyerahkan semua jenazah yang dapat dijangkau.

Kelompok itu menekankan bahwa mereka membutuhkan alat berat dan perangkat untuk mengangkat puing-puing, tetapi mengatakan alat-alat tersebut "saat ini tidak tersedia karena larangan masuk oleh pendudukan."

Hamas menganggap pemerintah Israel bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut, menuduhnya "menghalangi dan mencegah penyediaan sarana yang diperlukan untuk evakuasi."

Ia juga menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu "mengulur-ulur waktu dan gagal memenuhi komitmennya," dan menyatakan bahwa ancaman Netanyahu untuk menunda pembukaan kembali perlintasan Rafah dan membatasi bantuan kemanusiaan mencerminkan "pendekatan pemerintah fasisnya yang menghukum warga sipil Gaza dan mengeksploitasi catatan kemanusiaan untuk keuntungan politik."