Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari. Foto: Dok istimewa
Eko Nordiansyah • 16 September 2025 16:47
Jakarta: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari memandang, pemerintah benar-benar sigap memperbaiki perekonomian. Menurutnya, paket stimulus yang diterbitkan melengkapi upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Paket stimulus ekonomi senilai Rp 16,23 triliun menjadi puzzle terakhir untuk menyempurnakan kebijakan yang ada," ujar Akbar dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa, 16 September 2025.
Akbar menilai, kesigapan itu tercermin dari pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa di posisi Menteri Keuangan. Gebrakan Purbaya memindahkan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank Himbara menjadi penegasan pemerintah sangat agresif mengerek pertumbuhan ekonomi.
Langkah selanjutnya, membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas untuk mencegah program macet. Akbar optimis, tim yang dinakhodai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pangan Zulkifli Hasan ini mampu mempercepat serapan anggaran.
"Jika dilihat, dua terobosan di atas orientasinya adalah membanjiri sektor riil dengan uang. Pemerintah sadar betul, saat ini masyarakat menengah ke bawah sangat selektif membelanjakan uangnya yang berimbas pada dunia usaha," kata Akbar.
Ia juga memandang, Tim Akselerasi Program Prioritas tak jauh berbeda dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) yang dipimpin Aris Marsudiyanto. Sehingga, pemerintah perlu lebih cermat kebijakannya tidak saling tumpang tindih.
Baca juga:
Cara Mengajukan KPR BPJS Ketenagakerjaan: Syarat, Prosedur, dan Suku Bunga |
Namun, ada hal menarik yang menjadi catatan Akbar. Menurutnya, domain Tim Akselerasi Program Prioritas untuk memaksimalkan anggaran belanja pemerintah. Tujuannya sama seperti pemindahan dana Rp 200 triliun, yakni memindahkan uang ke sistem ekonomi.
Akbar mengungkapkan, penyaluran anggaran bersifat penawaran. Jika permintaannya lemah, sebesar apapun penawarannya, tidak akan maksimal direspons sektor riil. Sebab, erat kaitannya dengan kondisi daya beli masyarakat.
"Inilah yang saya bilang, paket stimulus senilai Rp16,23 triliun menjadi puzzle terakhir atau pelengkap kebijakan yang ada," ujar Akbar.
Dengan program bantuan itu, Akbar berharap daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurutnya, dari sisi cakupan, pemerintah ingin menjangkau kelompok rentan, memperkuat perlindungan sosial, dan mendukung sektor yang tengah melambat, seperti UMKM.
"Paket stimulus ini mencerminkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan memperbaiki agenda struktural. Harapannya, ekonomi kita bisa tumbuh lebih baik dari kuartal II 2025," pungkasnya.