Marcos Tegaskan Tak Ada yang Kebal dalam Skandal Korupsi Infrastruktur

Manila: Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa tidak seorang pun akan dibebaskan dari investigasi independen terkait dugaan penyimpangan dalam proyek infrastruktur. Ia berkomitmen membangun kembali kepercayaan publik di tengah ancaman protes terhadap korupsi.

Melansir dari Asia One, Senin, 15 September 2025, Marcos menyebut langkah ini sebagai “titik balik” dalam tata kelola pemerintahan, dengan janji transparansi dalam penggunaan anggaran negara.

Ia menunjuk mantan hakim agung untuk memimpin komisi baru yang akan menyelidiki kasus tersebut, seiring dengan penyelidikan kongres yang telah menyeret sejumlah tokoh politik berpengaruh.

“Hanya ada satu cara melakukannya, mereka tidak akan luput,” kata Marcos dalam jumpa pers yang disiarkan televisi.

Komisi tersebut akan menelusuri dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur, khususnya fasilitas pengendalian banjir yang dinilai bermasalah setelah hujan monsun dan badai merendam sejumlah kota dalam beberapa bulan terakhir.

Marcos menyoroti anggaran sebesar 545 miliar peso atau sekitar Rp156 triliun rupiah sejak 2022 yang diduga penuh penyimpangan, termasuk proyek yang tidak pernah dibangun. Hanya 15 kontraktor yang menguasai 20 persen dari total dana, memicu kemarahan publik atas “korupsi berlebihan.”

Sebagai langkah korektif, presiden membatalkan seluruh proyek pengendalian banjir untuk tahun 2026. Anggaran yang dihemat akan dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

Kelompok masyarakat sipil, termasuk pemimpin gereja, berencana menggelar aksi anti-korupsi pada 21 September, bertepatan dengan peringatan deklarasi darurat militer mendiang Ferdinand Marcos Sr., ayah sang presiden. Periode itu masih dikenang banyak warga sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Filipina.

“Kalau saya bukan presiden, mungkin saya juga turun ke jalan bersama mereka,” ujar Marcos. Ia meminta demonstrasi dilakukan secara damai, menyinggung kerusuhan dalam protes di Nepal dan Indonesia.

“Sampaikan aspirasi Anda. Buat mereka yang bersalah bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka lakukan," kata Marcos.

Marcos juga mengingatkan agar isu ini tidak dipolitisasi. “Jangan politisasi masalah ini. Ini soal angka sederhana. Kita harus mengetahui berapa banyak uang publik yang digelapkan para penjahat ini. Itu yang perlu kita ungkap dan perbaiki,”  pungkas Marcos.