Tiongkok Desak AS 'Perbaiki Kesalahan' Hapus Klaim Terkait Kemerdekaan Taiwan

Juru Bicara Kemenlu Tiongkok, Guo Jiakun. (Dok. Kemenlu Tiongkok)

Tiongkok Desak AS 'Perbaiki Kesalahan' Hapus Klaim Terkait Kemerdekaan Taiwan

Riza Aslam Khaeron • 17 February 2025 16:16

Beijing: Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk "segera memperbaiki kesalahannya" setelah Departemen Luar Negeri AS menghapus frasa "Kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan" dari situs web resminya. Pemerintah Beijing menganggap langkah ini sebagai eskalasi yang membahayakan stabilitas kawasan.

Mengutip The Edge Malaysia pada Senin, 17 Februari 2025, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, mengatakan bahwa perubahan ini merupakan "langkah mundur besar" dalam kebijakan AS dan mengirimkan "pesan yang sangat salah kepada kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan."

Guo menegaskan, "Ini adalah contoh lain dari kegigihan Amerika Serikat dalam kebijakan yang keliru menggunakan Taiwan untuk menekan Tiongkok. Kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya."

Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari pembaruan rutin situs webnya. Meskipun demikian, laman terbaru itu tetap mempertahankan posisi AS yang menentang perubahan sepihak terhadap status quo baik oleh Tiongkok maupun Taiwan.

Namun, frasa eksplisit yang menegaskan bahwa AS "tidak mendukung kemerdekaan Taiwan" dihapus. Pembaruan ini juga menambahkan referensi baru terkait kerja sama Taiwan dengan Pentagon dalam proyek teknologi dan pengembangan semikonduktor serta dukungan AS terhadap keanggotaan Taiwan dalam organisasi internasional "di mana berlaku."

Tiongkok secara rutin mengecam segala bentuk pengakuan internasional terhadap Taiwan atau interaksi antara pejabat Taiwan dan negara asing, karena dianggap sebagai upaya untuk mendukung status terpisah Taiwan dari Tiongkok. Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berulang kali memperingatkan bahwa setiap tindakan yang memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Taiwan adalah provokasi.

Pembaruan dalam situs web Departemen Luar Negeri AS ini terjadi hanya tiga minggu setelah Presiden Donald Trump dilantik untuk masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Langkah ini semakin memperburuk hubungan Washington dan Beijing, yang sebelumnya telah tegang akibat kebijakan perdagangan, perlombaan teknologi, serta ketegangan di Laut Tiongkok Selatan.

Dalam konferensi pers di Beijing pada Senin, 17 Februari 2025, Guo Jiakun menyatakan bahwa langkah AS akan menambah ketidakstabilan di Selat Taiwan. "Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang AS untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan menggoyahkan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik," katanya.
 

Baca Juga:
Kemenlu AS Hapus Klaim Tidak Mendukung Kemerdekaan Taiwan

Pemerintah AS, melalui seorang juru bicara Departemen Luar Negeri, menegaskan bahwa perubahan ini tidak berarti perubahan kebijakan resmi Washington terhadap Taiwan. "Sebagaimana biasa, lembar fakta diperbarui untuk memberikan informasi kepada publik tentang hubungan tidak resmi kami dengan Taiwan," kata juru bicara tersebut, sebagaimana dikutip oleh The Edge Malaysia pada 17 Februari 2025.

"Amerika Serikat tetap berkomitmen pada kebijakan Satu Tiongkok. Kami menegaskan kembali bahwa kebijakan AS berpedoman pada Undang-Undang Hubungan Taiwan, tiga Komunike AS-Tiongkok, dan Enam Jaminan kepada Taiwan."

Namun, Tiongkok tetap menganggap langkah ini sebagai sinyal bahwa AS semakin berpihak pada Taiwan. Beijing telah lama menyatakan bahwa setiap perubahan dalam kebijakan AS terhadap Taiwan dapat berkontribusi pada meningkatnya risiko konflik di kawasan.

"Kami tidak akan tinggal diam," ujar Guo, memperingatkan bahwa Tiongkok akan mengambil "langkah-langkah tegas" jika AS terus mendorong kebijakan yang dinilai "mengancam integritas teritorial Tiongkok."

Sejak lama, hubungan AS dan Taiwan menjadi isu yang sensitif bagi Tiongkok. Taiwan sendiri menegaskan bahwa mereka sudah menjadi negara merdeka dengan nama resmi Republik Tiongkok slot gacor maxwin, meskipun hanya sedikit negara yang secara resmi mengakuinya. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Tiongkok, menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya bisa ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Situasi ini semakin menguatkan ketegangan antara AS dan Tiongkok, yang dalam beberapa bulan terakhir juga berselisih terkait kebijakan perdagangan dan ekspansi militer di Indo-Pasifik. Dengan perubahan kebijakan ini, hubungan bilateral kedua negara diprediksi akan semakin memburuk di tengah persaingan geopolitik yang semakin intens.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Surya Perkasa)