Skandal Korupsi Perdana Menteri Picu Runtuhnya Pemerintahan Portugal

Lisabon: Pemerintahan minoritas sayap kanan di Portugal runtuh pada Selasa 11 Maret 2025 setelah gagal memperoleh dukungan dalam mosi percaya di parlemen. Kejatuhan ini terjadi di tengah tuduhan korupsi yang menjerat Perdana Menteri Luis Montenegro.

Kejatuhan pemerintahan ini menjadi peristiwa kedua dalam sejarah Portugal sejak berakhirnya kediktatoran dan kembalinya demokrasi pada 1974. Sebelumnya, insiden serupa terakhir kali terjadi pada 1977, atau 48 tahun yang lalu.

Pemerintahan yang baru berjalan 11 bulan itu diguncang skandal terkait bisnis keluarga Montenegro, Spinumviva, yang diduga memiliki keterkaitan dengan perusahaan kasino besar di Portugal, Solverde.

Montenegro mendirikan Spinumviva sebelum aktif di dunia politik, kemudian mengalihkan kepemilikan saham kepada istri dan kedua anaknya setelah menjabat sebagai pemimpin Partai Sosial Demokrat (PSD) pada 2022.

Kegagalan mosi percaya di parlemen

Dalam upaya mengatasi krisis politik, Perdana Menteri Montenegro mengajukan mosi percaya setelah menghadapi dua mosi tidak percaya sebelumnya yang pertama diajukan Partai sayap kanan jauh Chega pada 21 Februari, dan yang kedua oleh Partai Komunis Portugal (PCP) pada 4 Maret.

Namun, dalam pemungutan suara di parlemen yang beranggotakan 230 orang, pemerintahan Montenegro hanya mendapat 88 suara dukungan, sementara 142 anggota menolak.

Dukungan terhadap pemerintah hanya berasal dari koalisi Aliansi Demokratik (AD) -,terdiri dari Partai Sosial Demokrat (PSD) yang memiliki 78 kursi dan Partai Kristen Demokrat (2 kursi),- serta partai oposisi Inisiatif Liberal (IL).

Sebaliknya, partai oposisi utama, Partai Sosialis (PS), bersama dengan partai lain seperti PCP, Blok Kiri (BE), Livre (L), People-Animals-Nature (PAN), dan Chega yang sebelumnya mendukung pembentukan pemerintahan minoritas, memberikan suara menolak.

Pemerintah berupaya menarik kembali mosi percaya setelah pertemuan langsung antara Perdana Menteri Montenegro dan pemimpin oposisi PS, Pedro Nuno Santos, namun permintaan tersebut ditolak. Usulan pembentukan Komisi Penyelidikan Parlemen selama 15 hari terkait tuduhan terhadap Montenegro juga tidak disetujui.

Dalam pidatonya di hadapan parlemen, Montenegro menuding Partai Sosialis sebagai penyebab ketidakstabilan ekonomi di Portugal. 

"Rakyat Portugal tidak menginginkan pemilu dini," tegasnya, seperti dikutip Anadolu Agency, Rabu 12 Maret 2025. 

Ia juga menegaskan akan kembali mencalonkan diri sebagai perdana menteri dari partainya.

Sementara itu, Santos menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Parlemen selama 90 hari untuk menyelidiki tuduhan terhadap Montenegro, menyatakan bahwa proposal 15 hari dari pemerintah adalah "tidak serius."

Dugaan korupsi dan keterlibatan Spinumviva

Menurut laporan media Portugal, bisnis keluarga Montenegro, Spinumviva, memiliki hubungan dengan Solverde, perusahaan yang memegang konsesi sejumlah hotel dan kasino di Portugal.

Lebih lanjut, Montenegro yang berprofesi sebagai pengacara juga disebut-sebut pernah menjadi perwakilan hukum Solverde dalam negosiasi penting mengenai konsesi kasino antara 2018 dan 2022.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Solverde pada 4 Maret mengumumkan telah membatalkan kontraknya dengan Spinumviva untuk "melindungi reputasi perusahaan."

Portugal menuju pemilu dini ketiga dalam Tiga Tahun

Dengan jatuhnya pemerintahan ini, Portugal akan menggelar pemilu dini untuk ketiga kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, diperkirakan akan mengumumkan tanggal pemilu dini, yang kemungkinan besar akan berlangsung pada 11 atau 18 Mei.

Sementara itu, jajak pendapat yang dirilis media Portugal menunjukkan bahwa krisis politik ini mendorong peningkatan dukungan terhadap Partai Sosialis, yang berpeluang besar memenangkan pemilu mendatang.

Awal pemerintahan minoritas

Pemerintahan minoritas Montenegro terbentuk setelah pemilu dini pada 30 Januari 2022. Saat itu, Perdana Menteri Antonio Costa, yang kini menjabat sebagai Presiden Dewan Uni Eropa, mengundurkan diri pada November 2023 setelah menjadi tersangka dalam penyelidikan korupsi meskipun berhasil terpilih kembali.

Sebagai penggantinya, Montenegro memimpin pemerintahan minoritas sejak 2 April 2024 melalui koalisi Aliansi Demokratik, yang terdiri dari PSD dan Partai Kristen Demokrat. Namun, kurang dari setahun setelah menjabat, pemerintahannya runtuh akibat krisis kepercayaan yang dipicu skandal korupsi.

(Muhammad Reyhansyah)