Legislator NasDem Arjuna Sakir Serap Aspirasi Masyarakat Papua Tengah

Jakarta: Anggota Fraksi Partai NasDem di DPR, Arjuna Sakir, menggelar diskusi bersama elemen masyarakat di kantor RRI Nabire, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu, 18 Juni 2025. Kesempatan tersebut digunakan Arjuna menyerap aspirasi masyarakat.

"Jadi diskusi ini untuk menjalin komunikasi dan mengumpulkan data serta usulan, terkait permasalahan yang ada di Papua Tengah," kata Arjuna melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 Juni 2025.

Anggota Komisi VII DPR itu berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal. Sehingga, diketahui berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

"Ini penting bagi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting, serta legislasi yang berpihak kepada masyarakat," ungkap dia.
 

Baca juga:  Masa Jeda Tarif AS Segera Berakhir, Pemerintah Didorong Cari Solusi Jangka Panjang

Selain itu, Arjuna memanfaatkan kesempatan tersebut dengan dengan menyosialisasikan capaian DPR. Di bidang legislasi, DPR sudah merampungkan tiga rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU),  yaitu UU TNI, UU BUMN, dan UU Minerba.

"Selain itu, melanjutkan pembahasan tujuh RUU yang masih dalam tahap pembicaraan tahap pertama. DPR juga telah menyetujui 12 rancangan undang-undang inisiatif yang akan dibahas lebih lanjut," terang Arjuna.

Selain itu, DPR bersama pemerintah telah mengajukan 47 rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Sedangkan capaian kinerja yang telah diraih Komisi VII, Arjuna menyampaikan pihaknya mendorong pengesahan RUU Pariwisata. Bakal beleid itu dinilai penting sebagai payung hukum untuk mengakomodasi semua pihak untuk kemajuan pariwisata Indonesia.

"Serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional," sebut dia. 

Legislator NasDem dari Dapil Papua Tengah itu juga menyampaikan, Komisi VII DPR mendukung tambahan anggaran untuk Badan Ekonomi Kreatif sebesar Rp2,42 triliun. Hal itu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Soal adanya efisiensi, jangan sampai menimbulkan gelombang PHK. Kami memperjuangkan agar itu tidak sampai berdampak pada pemutusan kerja atau PHK," ujar dia.