Fortifikasi Pangan, Fondasi SDM Unggul Masa Depan

Jakarta: Kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, vitamin A, dan iodium masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan manusia di Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, tapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional.

Pemerintah menempatkan fortifikasi pangan skala besar (Large-Scale Food Fortification/LSFF) sebagai strategi penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menuju visi Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, dalam pidato yang dibacakan oleh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Diah Lenggogeni, menekankan pentingnya peran fortifikasi dalam memperbaiki status gizi masyarakat secara luas.

“Program fortifikasi wajib telah menjadi komitmen bersama, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional,” ujarnya, yang dikutip, Minggu, 15 Juni 2025.
 

Baca juga: BGN Bagi Tiga Tipe Dapur untuk Tingkatkan Gizi Masyarakat

Amich juga menggarisbawahi bahwa prevalensi defisiensi mikronutrien masih cukup tinggi, dan hal ini membutuhkan kerja sama lintas sektor untuk ditangani secara berkelanjutan.

“Maka itu, program Fortifikasi Pangan Skala Besar memerlukan kemitraan yang sinergis antara pemerintah, industri pangan, dan organisasi pendukung seperti organisasi profesi/akademisi, mitra pembangunan, LSM bidang kesehatan, gizi dan fortifikasi,” jelasnya.

Fortifikasi pangan merupakan proses penambahan vitamin dan mineral penting ke dalam makanan pokok seperti tepung terigu, minyak goreng, dan beras. Cara ini dinilai efektif dan efisien karena tidak mengubah pola konsumsi masyarakat.

Saat ini, sejumlah asosiasi industri seperti APTINDO, GIMNI, AIMMI, dan PERPADI berperan penting dalam memastikan penerapan standar fortifikasi yang sesuai regulasi. Selain itu, Forum Nasional Fortifikasi Pangan Skala Besar—yang dipimpin Bappenas—dibentuk sebagai wadah koordinasi untuk evaluasi dan penguatan kebijakan.

Penguatan program fortifikasi pangan diharapkan mampu menurunkan beban kekurangan gizi, meningkatkan produktivitas dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing tinggi.