Pemprov DKI Sebut Dana Rp14,6 Triliun di Bank Bukan Mengendap, Tapi Menunggu Akselerasi Belanja

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan dana sebesar Rp14,6 triliun yang tercatat berada di rekening bank bukanlah bentuk penumpukan atau simpanan yang disengaja. Melainkan, bagian dari pola akselerasi belanja yang terjadi pada triwulan terakhir setiap tahun anggaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi menyampaikan, Pemprov DKI memahami sepenuhnya perhatian Kementerian Keuangan terhadap saldo kas daerah di perbankan. Namun, ia memastikan tidak ada niat Pemprov untuk menimbun dana demi memperoleh bunga.

"Dana yang masih tersimpan di rekening bank bukan karena Pemprov ingin mencari keuntungan bunga. Pola belanja kita memang meningkat tajam pada akhir tahun, sehingga saldo kas tinggi di pertengahan tahun akan turun signifikan di Desember," ujar Michael melalui keterangannya, Rabu, 22 Oktober 2025. 

Michael menjelaskan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DKI Jakarta memang cenderung tinggi hingga November dan kemudian turun drastis di Desember. Sebagai contoh, pembayaran belanja di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun, dan diperkirakan Rp18 triliun pada Desember 2024.

Menurutnya, perlambatan penyerapan anggaran di triwulan II dan III tahun ini disebabkan oleh penyesuaian program quick win melalui APBD-P 2025 serta perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dilakukan agar anggaran yang dibelanjakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

"Gubernur telah meminta seluruh OPD mempercepat realisasi anggaran, terutama untuk belanja prioritas. Prinsipnya spending better belanja harus bermanfaat dan tepat sasaran," tegas Michael.

Ilustrasi ASN DKI. MI/Ramdani

Pemprov DKI tetap memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan transparan. Pihaknya juga berkomitmen mempercepat realisasi belanja di triwulan IV agar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Fokus kami adalah memastikan setiap rupiah anggaran dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat," tutur Michael.