Mentan Amran: Dari Krisis ke Swasembada, Jalan Terjal Menuju Kedaulatan Pangan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pangan dalam pidatonya di Sidang Umum PBB. Namun, di balik pencapaian yang diungkapkan itu, ada perjalanan panjang dan langkah berani yang diambil pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. 

Perjalanan serta proses yang diupayakan pemerintah itu diungkapkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia menjelaskan tantangan besar yang dihadapi Indonesia di tengah krisis pangan global, perubahan iklim ekstrem, hingga keberanian mengambil keputusan cepat untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
 

Krisis pangan dunia dan respons cepat pemerintah

Amran menegaskan dunia tengah menghadapi ancaman serius krisis pangan dan energi. Ini menjadi salah satu tantangan yang tentunya juga akan berdampak pada Indonesia jika tidak diantisipasi.

"Sekarang ini di dunia ini terjadi krisis pangan. Stunting dan kekurangan gizi itu 725 juta, hampir 1 miliar orang kekurangan pangan," ungkap Amran.

Menurut Amran, Indonesia sempat menghadapi tekanan berat pada 2023-2024 akibat fenomena El Nino dan La Nina yang menyebabkan kekeringan dan banjir ekstrem. Kondisi itu memaksa pemerintah mengimpor hingga 7 juta ton beras. Namun, di tengah situasi genting, langkah taktis segera diambil.

"Saya katakan ke Bapak Presiden, solusi tercepat adalah intensifikasi dengan pompanisasi. Kami refocusing anggaran, hentikan perjalanan dinas, seminar, dan rehab kantor. Terkumpul Rp1,7 triliun untuk beli pompa," ujar Amran.

Langkah tersebut menuai hasil positif. Meski menghadapi musim kering terpanjang dalam lima tahun, produksi beras justru meningkat. 

"Produksinya lebih tinggi daripada tujuh tahun sebelumnya, mencapai dua juta ton lebih," kata Amran.

 

Baca: Pemerintah Yakin Dua Bulan Lagi Indonesia Capai Swasembada Beras

Swasembada dalam waktu singkat

Mengenai klaim swasembada pangan, Amran menegaskan secara global, negara dikatakan swasembada bila impor tidak lebih dari 10 persen kebutuhan nasional. Saat ini, menurutnya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium.

"Beras hotel-hotel saja yang masih impor, seperti basmatik untuk turis atau kebutuhan khusus. Tapi beras medium untuk rakyat, tidak ada impor sampai detik ini," kata Amran.

Amran mengungkapkan capaian ini jauh lebih cepat dari target Presiden. "Target Bapak Presiden itu empat tahun, tapi dalam waktu kurang dari satu tahun, alhamdulillah bisa tercapai," ujarnya.

Transformasi besar pun dilakukan di sektor pertanian. Mulai dari sistem tradisional ke pertanian modern. Amran mengatakan mereka mencoba untuk melakukan perubahan pada regulasi.

"Kami benahi regulasi, 17 inpres keluar dalam 10 bulan. Biasanya butuh 2-4 tahun," jelas Amran.
 

Menghadapi mafia dan kepentingan impor

Amran juga menyinggung adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keberhasilan swasembada. Namun, ia merasa hal tersebut tak mematahkan semangatnya untuk memajukan ketahanan pangan. 

"Yang tidak happy itu wajar. Importir dan mafia yang senang bermain dengan negara, karena mereka kehilangan keuntungan besar," katanya.

Menurut Amran, satu rupiah saja dari 7 juta ton impor bisa berarti triliunan rupiah. Namun pemerintah memilih berpihak pada rakyat. 

"Kami lebih pilih rakyat kecil, kami lebih pilih merah putih," tegasnya.
 
 

Baca: Mulai Hari Ini, Harga Pupuk Subsidi Turun 20%!

Ia memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pangan berjalan tegas. Bahkan, tak akan ada pandang bulu dalam penindakan tegas ini.

"Yang oplos beras, beres, 36 tersangka. Ini risikonya tidak kecil, tapi demi merah putih kami lakukan," ujarnya.
 

Lumbung pangan dunia dan generasi muda

Amran menguraikan visi besar pemerintah menuju 2027-2029, di mana Indonesia ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia. Salah satu langkah strategis adalah pengembangan cluster pangan di Merauke seluas 1 juta hektare.

"Kalau menggunakan teknologi tinggi, bisa produksi 20 juta ton per tahun. Itu luar biasa. Kita siapkan pangan untuk 300-350 juta penduduk dari sekarang," katanya.

Ia juga mendorong partisipasi generasi muda melalui program pertanian modern. "Sekarang ada 27 ribu generasi milenial turun ke pertanian. Pendapatan mereka bisa 20 juta per bulan. Lebih tinggi dari menteri," tuturnya.
 

Pembenahan pupuk dan perlindungan lahan

Dalam hal distribusi pupuk, Amran memastikan sistem lama yang berbelit sudah dipangkas. "Sekarang langsung dari Kementerian Pertanian ke pabrik, lalu ke petani. Tidak lewat gubernur dan bupati. Ini beres," katanya.

Untuk menjaga lahan produktif, pemerintah juga memperkuat perlindungan sawah dari alih fungsi. "Kami kirim data ke Menteri ATR/BPN, 7,3 juta hektare harus dijaga untuk generasi kita," kata Amran.

Amran menegaskan optimisme bahwa Indonesia tidak akan kekurangan pangan di masa depan. "Dengan teknologi dan semangat generasi muda, insya Allah kita tidak akan kekurangan pangan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan pesan inspiratif bagi anak muda Indonesia. "Jangan pernah menyerah. Ubah mindset, ubah perilaku. Bangunkan lahan tidur, bangunkan pemuda tidur, Indonesia jadi negara super power," tutur Amran.