Prabowo Sebut Konflik Indonesia-Malaysia Akibat Bangsa Kolonial Bikin Garis Batas Seenak Jidat

Jakarta: Presiden RI, Prabowo Subianto menyebut Indonesia–Malaysia yang bangsa satu rumpun terbelah politik et impera bangsa kolonialis. Dalam Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025, menyebut konflik geopolitik dan perbatasan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara akibat praktik bagi-bagi wilayah bangsa kolonial.

Presiden Prabowo mengakui hubungan Indonesia dan negara tetangga tak jarang bermasalah akibat isu perbatasan. Terutama antara Indonesia–Malaysia yang Prabowo sebut warisan penjajahan.

“Ada masalah, kadang-kadang garis perbatasan, masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah,” tegas Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025

“Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis seenak jidat, yang repot kita sekarang,” tambah Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa praktik tersebut sengaja untuk menabrakkan Indonesia dan negeri Jiran tersebut.

“Kita sahabat dengan Malaysia, kita satu rumpun,” ucap Prabowo.
 

Baca Juga: Prabowo Sentil Serakahnomics, Praktik Cari Untung Pengusaha dan Pejabat yang Rugikan Rakyat

Prabowo kemudian menghimbau rakyat Indonesia untuk tidak naif dan jangan dipermainkan politik et impera.

"Poltik Devida et Impera itu selalu ada," tutur Prabowo.

Garis perbatasan Indonesia–Malaysia sendiri merupakan hasil perjanjian kolonial antara Inggris dan Belanda, yang ditetapkan sejak abad ke-19 melalui sejumlah konvensi, termasuk Traktat London 1824 dan Konvensi Borneo 1891.

Setelah kemerdekaan, kedua negara mewarisi batas-batas tersebut sebagai dasar perbatasan negara modern, sesuai prinsip uti possidetis juris.

Namun, sebagian wilayah masih menimbulkan ketidaksesuaian teknis dan perlu dikaji ulang melalui kerja sama bilateral.

Sejumlah isu perbatasan masih muncul hingga kini, seperti sengketa maritim di Laut Sulawesi (Ambalat), batas darat di Kalimantan seperti Camar Bulan dan Tanjung Datu, serta persoalan delimitasi zona ekonomi eksklusif.

Berbagai upaya penyelesaian telah ditempuh, termasuk penandatanganan perjanjian batas laut terbaru pada 2023.