Asal Usul Konflik Kashmir, Kenapa Diperebutkan India dan Pakistan?

Jakarta: Kawasan Kashmir kembali bergolak. Pada 22 April 2025, serangan bersenjata di kawasan wisata Pahalgam, Jammu dan Kashmir yang dikelola India, menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai 17 lainnya.

Kelompok The Resistance Front (TRF), yang dituduh India sebagai pecahan Lashkar-e-Taiba asal Pakistan, mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kejadian ini menjadi serangan paling mematikan di wilayah itu dalam dua dekade terakhir dan kembali memperkeruh hubungan India-Pakistan yang sudah lama berseteru memperebutkan Kashmir.

Bagaimana asal mula konflik berkepanjangan ini? Berikut penjelasannya.
 

Akar Sejarah dari Pembagian India dan Pakistan

Foto: Maharaja Hari Singh, 1943. (Domain Publik)

Konflik Kashmir berakar pada peristiwa pembagian India tahun 1947. Melansir Council on Foreign Relations (CFR), Sabtu, 26 April 2025, ketika India merdeka dari Inggris, wilayah bekas jajahan dibagi menjadi India (mayoritas Hindu) dan Pakistan (mayoritas Muslim) berdasarkan Indian Independence Act.

Namun, kerajaan-kerajaan kecil seperti Jammu dan Kashmir diberi pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan.

Kala itu, Maharaja Hari Singh, penguasa Kashmir yang beragama Hindu memerintah populasi yang mayoritas Muslim. Ia awalnya memilih untuk tidak bergabung dengan salah satu negara demi mempertahankan kemerdekaan Kashmir.

Namun, setelah invasi oleh pasukan bersenjata dari Pakistan, Hari Singh memilih bergabung dengan India, yang memicu Perang India-Pakistan pertama pada tahun 1947-1948.
 

Garis Kontrol dan Perjanjian Simla

Gambar: Peta Kashmir terbagi menjadi wilayah kekuasaan India dan Pakistan. (via Drishtiias)

Konflik bersenjata pertama itu berakhir dengan Perjanjian Karachi tahun 1949 yang menetapkan Garis Gencatan Senjata (Cease-Fire Line) yang kemudian dikenal sebagai Line of Control (LoC). Garis ini membagi wilayah Kashmir menjadi dua bagian yang dikelola masing-masing oleh India dan Pakistan, namun tidak mengakhiri sengketa.

Tahun 1965, perang besar kedua pecah antara India dan Pakistan karena masalah Kashmir. Ketegangan berlanjut dengan perang ketiga di tahun 1971 yang menyebabkan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan.

Usai perang 1971, India dan Pakistan menandatangani Perjanjian Simla pada 1972. Dalam perjanjian ini, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan mengakui LoC sebagai garis de facto, meskipun tanpa pengakuan batas wilayah secara permanen.
 

Dimensi Baru: Nuklir, Gerilya, dan Kargil

Melansir CFR, Sabtu, 26 April 2025, konflik semakin kompleks pada tahun 1974 ketika India menguji coba senjata nuklir untuk pertama kalinya. Pakistan menyusul dengan mengembangkan program nuklirnya sendiri. Sejak itu, setiap eskalasi di Kashmir selalu membawa risiko konflik nuklir.

Pada 1989, Pakistan memanfaatkan gerakan perlawanan di Kashmir yang dikelola India untuk memperlemah kontrol New Delhi. Ketegangan semakin memburuk saat pasukan Pakistan menyeberang LoC dalam peristiwa Perang Kargil tahun 1999.

Perang singkat ini berakhir setelah campur tangan diplomatik internasional, termasuk Amerika Serikat, untuk mencegah eskalasi ke konflik nuklir terbuka.
 

Serangan Mumbai dan Retaknya Dialog Perdamaian

Pada 26 November 2008, serangan teror di Mumbai yang dilakukan oleh kelompok berbasis Pakistan, Lashkar-e-Taiba, menewaskan 166 orang. Meski India tidak segera membalas secara militer, hubungan diplomatik kedua negara memburuk tajam.

Harapan sempat muncul ketika Perdana Menteri India Narendra Modi mengundang Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dalam pelantikannya tahun 2014. Namun, harapan itu pupus saat India membatalkan dialog setelah pejabat Pakistan bertemu dengan pemimpin separatis Kashmir.

Ketegangan kembali meningkat setelah serangan di Uri tahun 2016, diikuti dengan "surgical strikes" India ke kamp-kamp militan di wilayah Pakistan.
 

Baca Juga: Siapa itu The Resistance Front? Kelompok Bersenjata Dalang dari Serangan Kashmir

 

Revokasi Status Otonomi Kashmir

Situasi semakin memanas setelah India mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir pada Agustus 2019 dengan menghapus Pasal 370 dalam Konstitusi India. Menurut CFR, langkah ini dianggap Pakistan sebagai "ketidakadilan besar" dan memperburuk ketegangan.

Wilayah tersebut kemudian diintegrasikan penuh ke India, menyebabkan demonstrasi besar-besaran dan pengetatan keamanan di wilayah tersebut.

Meski kekerasan sempat menurun pasca-kesepakatan gencatan senjata tahun 2021, insiden seperti serangan Pahalgam pada 22 April 2025 menunjukkan bahwa Kashmir tetap menjadi daerah rawan.

Faktor tambahan seperti meningkatnya ketegangan India-Tiongkok di wilayah perbatasan, serta hubungan erat Pakistan dengan China melalui proyek-proyek seperti China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), membuat situasi geopolitik Kashmir kian rumit.

Upaya penyelesaian konflik melalui forum internasional seperti PBB sejauh ini belum menunjukkan hasil konkret. Hubungan AS dengan India yang semakin erat dan kondisi politik dalam negeri Pakistan juga turut mempersulit prospek damai yang berkelanjutan.