Islamabad: Pemerintah Pakistan mengklaim telah memperoleh informasi intelijen yang kredibel terkait rencana India untuk melancarkan serangan militer dalam 24 hingga 36 jam ke depan, menyusul serangan mematikan di Pahalgam, wilayah Kashmir yang dikelola India.
Menteri Informasi Pakistan, Attaullah Tarar, menyampaikan peringatan tersebut pada Rabu dini hari waktu setempat, seraya menyatakan bahwa Islamabad siap memberikan respons tegas terhadap setiap bentuk agresi.
"Pakistan memiliki intelijen kredibel bahwa India berniat melancarkan serangan militer menggunakan insiden Pahalgam sebagai dalih," tulis Tarar melalui platform X dan dikutip France 24, Rabu, 30 April 2025.
"Setiap tindakan agresi akan kami balas secara tegas. India akan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi serius di kawasan!"
Ketegangan meningkat
Pernyataan Pakistan muncul setelah Perdana Menteri India Narendra Modi menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan militer dan keamanan sehari sebelumnya, di mana ia dikabarkan memberikan "kebebasan operasional penuh" kepada militer untuk merespons insiden di Kashmir.
Serangan di Pahalgam pada 22 April menewaskan 26 warga sipil, menjadi serangan paling mematikan di kawasan itu dalam beberapa tahun terakhir.
India menuding kelompok Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan sebagai pelaku di balik serangan itu. Polisi India telah merilis poster buronan terhadap tiga pria, dua warga Pakistan dan satu warga India, serta menetapkan hadiah sebesar dua juta rupee untuk informasi yang mengarah pada penangkapan mereka.
Tentara India juga melaporkan baku tembak berulang dengan pasukan Pakistan di sepanjang Garis Kontrol (LoC), perbatasan de facto yang memisahkan kedua negara di Kashmir. Di sisi lain, Radio Nasional Pakistan melaporkan bahwa militer Pakistan menembak jatuh drone India karena dianggap melanggar wilayah udaranya, meskipun tidak disebutkan kapan insiden itu terjadi.
Serukan penurunan ketegangan
Pernyataan yang saling mengancam dari kedua negara pemilik senjata nuklir ini memicu kekhawatiran komunitas internasional. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres telah menghubungi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar untuk menawarkan mediasi dan mendorong deeskalasi.
"Kami menggunakan jalur diplomatik dan menawarkan Good Offices untuk mendukung penurunan ketegangan," ujar juru bicara Guterres, Stephane Dujarric.
Sementara itu, pemerintah Pakistan mendesak PBB agar menyarankan India menahan diri, namun tetap menegaskan kesiapan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya "dengan kekuatan penuh" jika terjadi serangan.
Amerika Serikat juga menyatakan keprihatinan. Kementerian Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa diplomat senior Marco Rubio akan segera menghubungi pejabat tinggi dari kedua negara untuk mendorong upaya menahan eskalasi.
Iran menawarkan diri sebagai mediator dan Arab Saudi menyatakan telah melakukan upaya untuk "mencegah eskalasi.”
Terkait konflik yang telah berlangsung sejak 1947, kawasan mayoritas Muslim Kashmir telah terbagi antara India dan Pakistan, dengan keduanya mengklaim wilayah tersebut secara keseluruhan.
Sejak 1989, pemberontakan bersenjata di Kashmir yang dikuasai India terus berlangsung, dengan tujuan memperoleh kemerdekaan atau bergabung dengan Pakistan.
Serangan paling mematikan sebelumnya terjadi di Pulwama di tahun 2019, yang menewaskan 40 personel keamanan India dan memicu serangan udara balasan ke wilayah Pakistan. (
Muhammad Reyhansyah)
Baca juga:
PM India Janjikan Keadilan bagi Korban Serangan di Kashmir